Category Archives: 03 – Catatan Media

|Sebulan Pimpin Aceh: Irwandi Melapor ke SBY|

 

Serambi Indonesia | 9 Maret 2007 

JAKARTA – Gubernur bersama Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, Kamis (8/3) melaporkan satu bulan pelaksanaan pemerintahan di Aceh kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta. 

Saat menerima pemimpin Aceh itu, Presiden SBY didampingi Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menko Kesra Aburizal Bakrie. Pertemuan tersebut adalah yang pertama sejak Irwandi-Nazar dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh.

Pasangan Irwandi-Nazar terpilih sebagai pemimpin Aceh secara meyakinkan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 11 Desember silam. Keduanya dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur pada 8 Februari 2007 oleh Menteri Dalam Negeri Mohd Ma‘ruf.

“Hari ini persis satu bulan saya dilantik oleh Mendagri, dan melaporkan kepada Presiden sebulan pelaksanaan pemerintahan di Aceh,” ujar Irwandi dalam jumpa pers yang diantarkan Mendagri Mohd Ma‘ruf dan didampingi Wagub Muhammad Nazar.

Irwandi menyatakan, dalam kurun waktu ’seumur kangkung‘ jalannya pemerintahan di Aceh, dirinya telah melaksanakan beberapa hal antara lain konsolidasi dan pembinaan aparatur menyangkut disiplin dan kinerja aparatur, serta mempersipkan pelayanan satu pintu. “Ini dalam rangka memantapkan pelayanan masyarakat dan menangkal kemungkinan KKN,” sebut Irwandi yang mengenakan setelan jas warna gelap.

Kepada Presiden juga disampaikan, dirinya sudah melantik tujuh kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada silam. Dalam waktu dekat akan melantik lagi 10 kepala daerah yang lain yang juga hasil Pilkadasung 11 Desember 2006.

Bidang pembangunan ekonomi, Irwandi menyampaikan konsep ’pengembangan ekonomi kaum dhuafa‘ yang hasilnya akan dapat dilihat empat- lima bulan ke depan. “Saya juga melaporkan pembangunan jalan Meulaboh-Banda Aceh, pemanjangan run way Bandara Sultan Iskandar Muda dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter,” sebut Irwandi.

Menyinggung tentang iklim investasi di Aceh, Irwandi mengatakan saat ini sudah banyak investor yang berminat ke Aceh, antara lain dari Malaysia, Singapura, Jerman, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Turki. Investasi yang diincar adalah bidang bijih besi, pelabuhan, batu bara, pengolahan beras dan hasil pertanian lainnya, penerbangan dan lain-lain.

Moratorium logging

Program lain yang akan dijalankan pemerintahan Aceh yang baru, menurut Irwandi adalah menyelamatkan hutan Aceh. Irwandi menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengumumkan moratorium logging di Aceh. “Jangankan illegal logging, yang legal logging pun harus dihentikan di Aceh,” tukas Irwandi. Menurutnya, dampak penebangan hutan di Aceh cukup luas seperti yang terjadi di Aceh Tamiang pada peristiwa banjir awal Desember lalu.

Menyinggung tentang penyelamatan eksosistem Leuser, Irwandi mengatakan pihaknya sudah membentuk sebuah badan pengelola (Bapel) yang dikukuhkan melalui SK Gubernur.

Pilkada Agara

Menjawab pertanyaan tentang Pilkada Aceh Tenggara (Agara), Mendagri Mohd Ma‘ruf mengatakan sudah memberi petunjuk kepada gubernur untuk memfasilitasi agar KIP melanjutkan proses tahapan Pilkada. “Tadi sudah dilaporkan kepada kami, bahwa sudah ketemu dengan pihak-pihak terkait. Harapan kita dalam waktu dekat, perhitungan perolehan suara di Aceh Tenggara bisa segera diselesaikan,” ujar Ma‘ruf.(fik) 

|Berkas Korupsi Mantan Bupati Simeulue Dilimpahkan ke PN|

 

Harian Umum Serambi Indonesia | 7 Maret 2007  

BANDA ACEH – Jaksa penuntut umum (JPU) telah melimpahkan berkas kasus tindak pidana pembukaan lahan hutan tanpa izin, yang melibatkan mantan Bupati Simeulue, Drs Darmili dan Ir Yazid, Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

Panitera/Sekretaris PN Banda Aceh, Samuin, SH kepada Antara di Banda Aceh, Selasa, menyatakan, berkas tersebut diantar langsung oleh JPU dan pihaknya segera menentapkan jadwal persidangan. 
Seharusnya kasus tersebut disidangkan di PN Sinabang, karena delik perkaranya terjadi di wilayah hukum pengadilan tersebut. Tapi karena demi keamanan kasus tersebut dilimpahkan ke PN Banda Aceh.
 


Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NAD, Nawir Anas, SH menyatakan, kasus tersebut terpaksa dipindahkan ke PN Banda Aceh demi keamanan.
 
“Kita khawatir akan terjadi bentrokan antara pendukung mantan bupati dengan masyarakat. Kita sudah mencurigai akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga persidangan dipindahkan ke PN Banda Aceh,” katanya.
 


Disebutkan, kepindahan tersebut juga atas persetujuan dari Mahkamah Agung. Samuin menyatakan, pada perkara tersebut telah ditunjuk Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. Mas Huhendar, SH, M.Hum dengan hakim anggota Sugeng, SH, dan Syukri, SH.
 


Kedua tersangka dituduh telah melanggar pasal 10 (3) huruf a,b jo pasal 78 (2) Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.
 


Untuk mendukung kedua tersangka tersebut, JPU juga telah menetapkan sebanyak 20 saksi, diantaranya 13 karyawan PDKS, dua pegawai Dinas Kehutanan Simeulue, satu pegawai Dinas Perkebunan Simeulue, Sekda Simeulue dan satu orang petugas kantor pelaksana landclearing.
 


Disebutkan, kewenangan pembukaan lahan hutan di Indonesia ini merupakan izin Menteri Kehutanan, bukan wewenang bupati. Namun, dalam kasus di Simeulue tersebut, justru Darmili yang waktu itu masih menjabat bupati memberikan izin kepada PDKS.
 


“Ini yang dianggap salah dan bupati telah mendahului kewenangan menteri kehutanan dengan pembukaan lahan sekitar ribuan hektare,” ujarnya lagi.
 


Meskipun sebagai tersangka, namun Darmili kini sebagai Bupati Simeulue terpilih kembali dalam Pilkada langsung 11 Desember 2006 yang berpasangan dengan Ibnu Aban GT Ulma.(ant)