ADA “PEMBANGKANGAN” DI KEL?

Q19_2013

Berpolemik Yang Tidak Cerdas

TIGA Tahun Aceh berpolemik, berkutat dengan substansi Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033, khususnya terkait tidak dimasukkannya nomenklatur “Kawasan Ekosistem Leuser” sebagai kawasan strategis nasional yang berada di Aceh oleh legislator yang menyusun Qanun tersebut. Tidak ditemukan alasan yang ‘scientific’ dan ‘yuridis’ tidak dimasukan-nya KEL kedalam Qanun RTRWA.

Pertama, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 150 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Aceh. Akan tetapi Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh tidak memasukkan istilah atau nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di dalam qanun tersebut. Hal ini bermakna bahwa Qanun Aceh No 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh bertentaangan atau tidak taat dengan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebagai peraturan induk dan juga sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Qanun Aceh No 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh mengabaikan fakta yuridis tentang KEL, memberi peluang bagi Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 149 angka 2 dan 3, Pasal 150 angka 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Kedua, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, terkait Kawasan Strategis Nasional. Ada lima kawasan strategis nasional di Aceh; 1) Kawasan Industri Lhokseumawe; 2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; 3) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam; 4) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Tetangga Termasuk Pulau Rondo; dan 5) Kawasan Ekosistem Leuser. Dari Kelima Kawasan Strategis Nasional yang terdapat di Aceh, point 1-4 diakomodir dalam Qanun RTRWA sedangkan point 5 diabaikan.

Dari kedua aspek yuridis tersebut juga terkait dengan aspek scientific, latar belakang penetapan kawasan strategis nasional terutama strategis lingkungan hidup didasari oleh keterkaitan fungsi lingkungannya, sebagaimana definisi ‘Kawasan Strategis Nasional’ yaitu Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia atau world heritate.

Oleh karena itu, sulit untuk tidak menyatakan bahwa tidak terjadi pembangkangan hukum/yuridis dalam konteks peraturan yang berlaku secara nasional, maupun peraturan yang berlaku secara khusus di Aceh, yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pembangkangan diartikan bahwa aspek-aspek hukum tersebut secara eksplisit sudah dimasukkan kedalam konsideran Qanun tersebut, dan dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan Qanun tersebut, serta sudah mendapatkan evaluasi dari Kemendagri untuk disesuaikan dan memasukkan nomenklatur Kawasan Strategis Nasional, khususnya KEL tetapi hingga saat ini Qanun tersebut tidak pernah direvisi.

ASPEK BUDGETING PENGELOLAAN
Dalam mengelola sebuah kawasan termasuk kawasan hutan membutuhkan pembiayaan yang besar, termasuk Kawasan Ekosistem Leuser dengan luas kawasan 2,255,577 hektar berdasarkan SK Menhut 190/Kpts-II/2001 (khusus wilayah Aceh) dari total 2,639,871 hektar termasuk diwilayah Sumatera Utara, dan sudah termasuk didalamnya Taman Nasional Gunung Leuser.

Mengelola kawasan yang sangat luas tersebut, tentu membutuhkan pendanaan yang besar, oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam mengkaji dan menyusun nomenklatur yang tepat agar secara taktis pendanaan mengelola kawasan tersebut dapat dishare dengan Pemerintah Pusat.

Dalam Pasal 8 Ayat 4, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa, “Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan”. Artinya, dengan tidak dimasukkannya KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional, maka dari aspek pembiayaan Pemerintah Aceh tidak bisa mengakses dana “Dekonsentrasi” untuk mengelola hutan dikawasan KEL dari Pemerintah Pusat. Sementara, dari hasil kajian Public Expenditure Review yang dilakukan Uni Eropa terhadap pendanaan untuk sektor kehutanan di Aceh hanya IDR 500.-/hektar. Aceh masih kekurangan pendanaan untuk mengelola hutannya.

BERPOLEMIK YANG TIDAK CERDAS
Berpolemik terhadap ide dan gagasan cerdas adalah keharusan, jika diperlukan sampai akhir batas, karena mempertaruhkan hajat hidup publik secara luas. Dalam hal ini, tidak terlihat argumentatif dan kajian yang bisa disajikan sebagai upaya atau bagian “berpolemik yang cerdas” sekaligus teladan sebagai penyelenggara negara yang menjalankan mandat Undang – Undang. Padahal, dibandingkan berpolemik terhadap sesuatu yang sudah pasti (baca: menjalankan perintah undang-undang) adalah lebih baik jika berpolemik, membangun ide dan gagasan pembangunan Aceh yang lebih baik dalam Penataan Ruang.

Polemik terkait Kawasan Stategis Nasional ini (KEL), tidak lebih dari mempertontonkan ketidak-cerdasan dalam membangun dialektika dan kepatutan sebagai penyelenggara negara, oleh karena itu wajar jika disimpulkan telah terjadi “Pembangkangan” terhadap hukum dan solusinya berhentilah berpolemik yang tidak cerdas. [] dewagumay

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s