Jangan Lupakan Keneubah Endatu

Oleh Dewa Gumay

KENEUBAH Endatu atau pusaka leluhur mempunyai banyak ragam, pada bagian ini, saya akan mengulas dari tinjauan pengelolaan sumber daya hutan di Aceh. Jejak keneubah endatu dapat ditelusuri melalui berbagai sumber, baik melalui tulisan maupun tradisi yang masih digunakan dalam keseharian masyarakat Aceh yang berada disekitar hutan.

Ulasan ini saya mulai dari pandangan Snouck Hurgronje dalam bukunya de Atjehers (1893) menuliskan, barang siapa menggarap rimba atau mengumpulkan hasil –hasil hutan adalah bebas seluruhnya. Satu –satunya pembatasan kebebasan tersebut adalah jika seseorang hendak membuka ladang, kebun atau sawah yang letaknya berdekatan dengan tanah yang telah digarap orang lain, maka wajib meminta izin kepada pemimpin daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Imuem Mukim.

Mahdi Syahbandir dalam tesisnya (1995) menyebutkan walaupun terjadi transisi Pemerintahan di Indonesia, keberadaan Imuem Mukim tetap diakui secara de jure dan de facto. Hal ini dapat ditelusuri melalui instrumen kebijakan yang dikeluarkan, di era penjajahan Belanda, keberadaan Imum Mukim diatur secara khusus dalam Besluit van den Governeur General van Nederland Indie van 18 November 1937 Nomor 8, dengan nama Imeumschaap. Pada masa Jepang berkuasa, pemerintahan oleh imuem mukim pun tetap diakui berdasarkan Osamu Seirei Nomor 7 tahun 1944.

Setelah Indonesia merdeka ketentuan tentang pemerintahan Mukim tetap diberlakukan, untuk mempertahankan kedudukan Mukim dalam struktur pemerintahan desa, Keresidenan Aceh mengeluarkan Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946, menurut kedua peraturan tersebut, Pemerintahan Mukim diberlakukan untuk seluruh Aceh. Akan tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah Ulhee Balang, karena lembaga ini sudah dihapus dengan kedua peraturan tersebut diatas, melainkan berada di bawah camat dan membawahi beberapa gampong.

Mukim bukan saja sebuah struktur yang menggambarkan pengaturan administratif pemerintahan, tetapi juga mengatur tentang pengelolaan Sumber Daya Alam, termasuk hutan, laut, dan perladangan atau sawah. Dalam struktur pemerintahan mukim, ada Panglima Uteun atau Kejruen Glee yaitu ketua adat yang memimpin urusan pengelolaan hutan adat, baik kayu maupun non kayu (madu, getah rambung, sarang burung, rotan, damar, dll), meurusa, memungut wasee glee, memberi nasehat atau petunjuk pengelolaan hutan, dan menyelesaikan perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee.

Kemudian untuk mengurus pengaturan irigasi, pengairan untuk persawahan, menentukan mulainya musim tanam, membina petani, dan menyelesaikan sengketa persawahan akan diatur oleh Keujrun Blang. Disektor laut ada Panglima laot, yaitu ketua adat yang memimpin urusan penangkapan ikan di laut, membina nelayan, dan menyelesaikan sengketa laot.

Untuk mengatur tentang pembukaan hutan, perladangan, perkebunan pada wilayah gunung, lembah – lembah, dan menyelesaikan sengketa perebutan lahan akan diatur oleh Peutua Seuneubok.

Dalam konteks ini, saya ingin mengatakan bahwa “Jangan Lupakan Keneubah Endatu,” Jangan lupakan tradisi dan warisan leluhur yang telah membentuk peradaban atau kebudayaan Aceh. Aceh telah mempunyai pola pengelolaan terhadap sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Pertanyaannya, apakah pendekatan pola pengelolaan yang telah terbentuk ratusan tahun ini akan tetap kita lanjutkan atau tidak?.

Aceh mempunyai peluang untuk mengembangkan system dan pola pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan identitasnya. Undang – Undang Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006, memberikan peluang untuk itu. Jadi, keputusan ada pada kita. []

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s