Dua Tahun Moratorium Logging

Kompilasi

INGUB No. 5 Tahun 2007 / Moratorium Logging

Oleh Dewa Gumay

DUA tahun lalu, tepatnya 6 Juni 2007, Gubernur Pemerintah Aceh mengeluarkan gagasan dan strategi bagaimana menyelamatkan hutan Aceh yang tersisa. Gagasan ini kemudian menjadi kongkriet dengan keluarnya Instruksi Gubernur No. 5 tahun 2007 tentang jeda tebang untuk hutan alam, atau lebih popular dengan istilah moratorium logging.

Selamatkah hutan Aceh? Setelah dua tahun kebijakan moratorium logging berjalan mayoritas orang kerap bertanya demikian, bahkan tidak sedikit lembaga yang bekerja pada sektor hutan dan lingkungan langsung memberikan label gagal, dalam melihat perkembangan kebijakan moratorium logging di Aceh.

Sikap skeptis masyarakat terhadap kebijakan moratorium logging sangat mungkin terjadi, tetapi jika dikomparasikan dengan kebijakan kehutanan yang pernah dikeluarkan oleh Gubernur di seluruh Indonesia, maka Irwandi Yusuf adalah satu –satunya Gubernur di Indonesia, yang berani menempatkan kepentingan masyarakat secara luas yang masih bergantung pada ekosistem hutan, dibanding mengikuti kepentingan kelompok pebisnis kayu dan pemilik konsesi yang cenderung mengakumulasikan modalnya dan berwatak ekspoitatif dalam melihat sumber daya hutan.

Saya membayangkan ketika kebijakan moratorium logging lahir dua tahun lalu dan sampai hari ini, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf merupakan orang yang paling tidak disukai oleh kalangan pebisnis perkayuan, baik industri hilir maupun industri hulu. Issue penolakan terhadap kebijakan ini juga melebar pada level masyarakat bawah, persoalan yang muncul adalah akses dalam pemanfaatan kayu untuk kebutuhan domestik rumah tangga.

Apakah kebijakan moratorium logging mandul? Apakah kebijakan ini tidak tepat dan efektif? Jawabannya, tidak mandul dan sangat tepat dan efektif diberlakukan. Jika demikian, mengapa kemudian kebijakan ini dianggap tidak popular dan tidak didukung oleh banyak kalangan?.

Pertama, pemulihan terhadap daya dukung lingkungan termasuk ekosistem hutan akan berdampak dalam jangka panjang. Terjadinya banjir dan tanah longsor adalah akibat kerusakan hutan yang berlangsung puluhan tahun lalu. Dalam konteks Moratorium Logging, apa yang sedang dilakukan hari ini adalah untuk keberlangsungan ekosistem di masa depan.

Jika orientasi dan harapan banyak pihak bahwa hasil moratorium logging dapat dinikmati dalam jangka waktu pendek, hal inilah kemudian memunculkan pendapat, bahwa moratorium gagal dan tidak efektif. Idealnya moratorium logging dilakukan dalam jangka waktu dua puluh tahun. Jika tetap konsisten dilakukan, pada periode itu Aceh akan menjadi eksportir kayu, dan eksportir air bersih. Seperti yang dilakukan Provinsi Riau menjual air bersihnya ke Singapura. Sementara daerah lain, pada periode itu akan mengalami kekeringan dan kekurangan bahan baku kayu, karena terlambat melakukan perlindungan terhadap hutannya.

Kedua, terdapat perbedaan cara pandang dalam melihat sumber pendapatan untuk pembangunan Aceh. Paradigma pembangunan selalu menempatkan sumber daya alam yang terdapat di perut bumi sebagai sumber yang dapat mendatangkan pendapatan, sehingga hutan sebagai kayu dan bahan mineral didalamnya harus dikeruk. Persoalan ini kemudian menyebabkan kebijakan moratorium logging sangat tidak popular, bahkan ditentang.

Pada periode ini, ketika issue lingkungan menjadi persoalan penting bagi negara-negara di dunia banyak mekanisme pendanaan dari pelestarian jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan.

Salah –satunya melalui mekanisme REDD, sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga hutan. Kita tidak harus mengeruk bahan mineral di bawah perut bumi Aceh, kita tidak harus menghabisi hutan kita, kita tidak harus mengkonversi lahan pertanian untuk industri, mengapa kita harus menggadaikan sumber daya alam kita.

Jika dengan memanfaatkan jasa lingkungan kita mampu menghasilkan pendapatan, mengapa harus kita keruk perut bumi, banyak potret investasi berbasis industri keruk justru menghasilkan kerusakan lingkungan dan kemiskinan struktural, yaitu kehilangan aset produksi.

Ketiga, kebutuhan kayu domestik untuk rumah tangga, issue ini menjadi krusial ketika menjadi alat kampanye politisi. Kebijakan moratorium logging mendapatkan vonis sebagai kebijakan yang tidak memihak rakyat, padahal jika kita membaca Ingub tentang moratorium logging sudah sangat jelas dan spesifik, antara lain: kebijakan moratorium logging berlaku pada hutan Alam, sedangkan kebutuhan kayu domestik untuk rumah tangga bisa memanfaatkan kayu yang berasal dari tanah milik atau IPKTM (Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik) yang secara teknis akan diatur oleh Dinas Kehutanan.

Sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa, kesalahan fatal jika menganggap kebijakan moratorium logging sebagai kebijakan yang melarang pemanfaatan kayu. Jika dikupas lebih dalam, Ideologi kebijakan moratorium logging justru ingin menyelamatkan masyarakat yang menjadi korban eksploitasi hutan secara besar-besaran.

Pengelolaan Hutan Aceh

Kebijakan moratorium logging hanyalah sebagai pintu masuk untuk menuju pengelolaan hutan Aceh yang adil dan lestari. Pun demikian banyak catatan yang harus dirapikan selama kebijakan moratorium logging diberlakukan, salah –satunya adalah pelaksanaan di tingkat lapangan, terdapat gap informasi yang begitu besar antara masyarakat dan pembuat kebijakan, sehingga kerap menimbulkan salah interpretasi.

Selama berlangsungnya kebijakan moratorium logging, sedikit banyak telah menghasilkan beberapa kesimpulan dalam melihat sistem pengelolaan hutan Aceh secara utuh. Setidaknya ada dua aspek penting yang akan terjawab jika sistem pengelolaan hutan Aceh berjalan dengan baik.

Pertama, sistem pengelolaan hutan Aceh harus menjawab kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan jasa lingkungannya, seperti pasokan sumber air untuk kebutuhan hidup, lahan pertanian yang subur, bebas dari konflik satwa, bebas dari ancaman banjir, longsor, erosi, dan sedimentasi di sungai. Kedua, terjamin-nya upaya konservasi keanekaragaman hayati, termasuk fauna khas Sumatra, seperti Harimau, Gajah, dan Orang Utan.

Pertanyaan-nya sistem pengelolaan bagaimana mampu menjawab dua aspek penting tersebut? Sebelum pertanyaan ini di jawab, berikut sedikit illustrasi bagaimana menggambarkan cara pandang umum dalam melihat aturan dan fungsi hutan. Aturan-aturan yang berlaku untuk mengatur pengelolaan sumber daya hutan kerap tidak dipatuhi oleh banyak pihak karena dianggap hanya mengakomodir kepentingan satu pihak.

Kemudian, cara pandang dalam melihat hutan hanya sebagai tegakan pohon, tanpa melihat nilai ekonomis lainnya, dan terakhir jaminan apa yang bisa didapatkan dengan menjaga hutan. Dari illustrasi singkat diatas, kita bisa menyimpulkan dan mempunyai satu cara pandang dalam menjawab sistem pengelolaan hutan yang menjadi kebutuhan bersama.

Syaratnya ada tiga. Pertama, sistem pengelolaan hutan harus dapat diterima oleh masyarakat secara luas, artinya tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sehingga, aturan-aturan yang dibuat dalam pengelolaan sumber daya hutan akan menjadi kesepakatan bersama hingga pembagian peran dalam setiap level masyarakat.

Kedua, sistem pengelolaan hutan harus menjawab kebutuhan masyarakat secara ekonomis, seperti pemanfaatan hasil hutan non-kayu, pengembangan ekowisata, dan mencari alternatif sumber pendanaan melalui pelestarian hutan.

Ketiga, sistem pengelolaan hutan harus memberikan jaminan manfaat secara langsung kepada masyarakat, berupa jasa lingkungan.

Jika aspek pengelolaan hutan Aceh ini dapat terpenuhi, maka Aceh tidak memerlukan investasi yang berbasis keruk, destruktif, dan eksploitatif. Jika masih bisa memanfaatkan sumber daya alam dipermukaan bumi, mengapa harus mengeruk hasil perut bumi. []

One response to “Dua Tahun Moratorium Logging

  1. Nilai ekonomis kayu dari hutan itu hanya 5 %, nilai ekonomis lainnya sebesar 95% ada didalam fungsi ekologis, sosial, estetika dll. Ada Carbon Trade dengan Mekanisme CDM dan REDD, jadi ngapain ngambil kayu dari hutan.
    Nice Work.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s