Bersaksi Atas Nama Pinus

Oleh Dewa Gumay

MEMASUKI cagar alam jantho, sebuah papan nama bercat dasar hijau bertuliskan “Cagar Alam Pinus Jantho 16.600 ha”. Di bawahnya tumbuh alang-alang setinggi lutut. Tak jauh dari papan nama tersebut, puluhan pohon pinus berdiri tegak menghitam habis terbakar.

Hampir delapan kilometer memasuki kawasan cagar alam, jalan tanah merah mulai tertutup alang-alang, jalan mulai mendaki. Selang dua puluh meter di depan, hawa panas di sertai suara gemeretak alang-alang terbakar memanjang di kanan jalan.

Sejak proyek jalan Jantho menuju Keumala tahun 1991 menembus kawasan ini, hampir setiap musim kemarau ratusan pohon pinus di lalap api, penyebabnya tidak jelas. Proyek jalan ini akhirnya di hentikan tahun 1992 oleh Departemen Kehutanan, karena melanggar undang-undang. Tapi, delapan kilometer jalan tanah sudah menembus jantung kawasan, sejak itu kawasan ini tidak perawan lagi. Pembalak liar dan perburuhan satwa semakin marak dengan terbukanya kawasan ini.

Jalan tanah sepanjang delapan kilometer ber-ujung di Sungai Krueng Aceh bagian selatan kawasan ini, merupakan jalan yang baru di bangun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Pembangunan jalan ini direncanakan sepanjang lima puluh dua kilometer menuju Keumala, Kabupaten Pidie.

Seperti mengulang sejarah tahun 1992, proyek ini kembali di hentikan dengan dalih berada di dalam wilayah yang telah di tetapkan sebagai kawasan konservasi oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Soedjarwo pada 4 Oktober 1984.

*****

KAMIS, 7 Juni 2007, Makmur memenuhi panggilan penyidik Polres Aceh Besar. Terkait proyek pembukaan jalan dari Jantho menuju Keumala, posisi proyeknya membelah kawasan Cagar Alam Hutan Pinus Jantho.

Kawasan Hutan Pinus Jantho, termasuk kedalam kawasan berstatus lindung. Di tetapkan oleh Menteri Kehutanan, melalui surat keputusan tahun 1984. Luasnya 16.600 hektar, terletak di Kabupaten Aceh Besar.

Lahirnya undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, dan undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, kian mengukuhkan status cagar alam sebagai kawasan lindung. Hak pinjam pakai kawasan cagar alam hanya di keluarkan Menteri Kehutanan.

“Saat melakukan survey, saya tidak melihat pamplet atau papan penerangan yang bertuliskan lokasi tersebut adalah Kawasan Cagar Alam Hutan Pinus Jantho,” kata Makmur.

Makmur resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Aceh Besar dalam kasus tindak pidana kehutanan, dengan tuduhan membangun jalan di Kawasan Cagar Alam Hutan Pinus Jantho, di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Kejadiannya persis dua tahun lalu, di awal Januari 2006 PT Alhas Jaya Group tempat Makmur bekerja dinyatakan sebagai pemenang tender pekerjaan jalan dan jembatan jantho keumala dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias. Ia menerima kuasa Direktur PT Alhas Jaya Group dari Sopyan Hasan sejak 1 Desember 2005.

Berbekal kontrak kerja, ia memulau proyek jalan tersebut dengan menerobos hutan pinus menggunakan buldozer, exavacator, dan dump truk. Ia mulai mengeruk, memindahkan, mengikis, dan menimbun sesuai dengan spek yang ada dalam kontrak.

Sebelum melakukan pengerjaan jalan ini, ia sempat melakukan survey ditemani Ilyas mantan Kepala Desa Data Cut. Selain tidak adanya papan penerangan, ia juga tidak mengetahui bahwa jalan tersebut dilarang dibangun karena berada di dalam kawasan cagar alam.

Makmur hanya tahu bahwa pembangunan jalan tersebut pernah dihentikan tahun 1991, karena tidak ada izin dari Menteri Kehutanan. Jalan yang sudah dikerjakan sepanjang sepuluh kilometer dan lebar empat meter. “Pedoman saya kontrak kerja dan surat perintah mulai kerja, walaupun jalan masuk kawasan yang di lindungi proyek tetap diteruskan,” katanya.

Makmur tidak sendirian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Pada hari yang berbeda, 22 Juni 2007, empat orang tim penyidik terdiri dari Agus Prasetyo, Rusli Johan, Abdullah, dan Abu Bakar juga memanggil Kepala Satuan Kerja Sementara BRR Jalan Nasional NAD yang bertugas sejak September 2005 sampai Desember 2006, namanya Fajri.

Penyidik memberikan 15 buah pertanyaan kepada Fajri. Pemeriksaan dimulai pukul sebelas siang. Ini kali kedua Fajri diperiksa tanpa di dampingi pengacara, menurutnya pengacara lebih diperlukan saat di pengadilan nanti. Pemeriksaan pertama di jalaninya pada 6 Juni 2007.

Sama halnya dengan Makmur, menurut pengakuan Fajri, sebelum proyek tersebut di tandatangani kontraknya, ia tidak tahu bahwa proyek tersebut akan melewati Cagar Alam Hutan Pinus Jantho.

Tetapi, ia pernah mendapat informasi dari Saudara Khalidin, yang bertugas sebagai Satker Sementara Pembinaan Perencanaan Jalan Nasional NAD, bahwa jalan yang di kerjakan tersebut sudah ada badan jalan dan trase sesuai sesuai dengan SK Menteri PU tanggal 11 Oktober 2004.

Fajri lulusan Sarjana Tehnik, bekerja sebagai PNS pada Dinas Kimpraswil Provinsi NAD, posisi ini pulalah yang mendorongnya masuk ke dalam BRR. Sedikit banyak ia paham dengan hukum dan aturan. Menurutnya, jika suatu proyek jalan akan melewati suatu kawasan cagar alam maka proyek tersebut harus di hentikan sebelum mendapat izin dari Menteri Kehutanan.

Fajri menyangkal ketika dituduh sebagai orang yang bertanggungjawab dalam menetapkan proyek jalan tersebut. Menurutnya, proyek jalan tersebut di tetapkan oleh Saudara Khalidin selaku Kasatker Pembinaan Perencanaan, dan Saudara Bastian Sihombing selaku Direktur jalan dan jembatan BRR.

“Sebelum ditandatangani kontraknya, lokasi proyek tersebut tidak pernah dilakukan survey,” tutur Fajri, kami hanya melihat peta ruas jalan yang di kerjakan saja, lanjutnya. “Seharusnya jalan tersebut sebelum di kerjakan wajib di survey, dan itu tugas Saudara Khalidin,” tudingnya.

Saya menelpon Fajri, membuat janji wawancara. “Saya bukan orang yang tepat Pak,” jawabnya. Menurutnya kasus itu sudah terjadi, lagi pula Pak Gubernur sudah tahu kasus ini, jadi untuk apalagi wawancara. “Kerja saya mengacu pada blue print rencana induk, kalau mau di salahkan, ya … salahkan blue print,” sambungnya dengan suara datar.

“Kalau mau wawancara silahkan dengan orang berkompetent,” elaknya lagi. Fajri menyebut nama Bastian Sihombing, salah satu direktur di BRR. “Saya ini hanya pejabat teknis, tidak enak nantinya kalau di tekan terus” katanya kepada saya, tanpa menjelaskan siapa yang menekan dirinya. Dia lantas menutup pembicaraan telepon kami.

Pada pemeriksaan 27 Februari 2007, Khalidin mengakui bahwa sebelum proyek jalan dikerjakan tidak pernah dilakukan survey lapangan. Saat ditanya penyidik siapa yang bertanggungjawab terhadap proyek tersebut, ia menyebutkan empat nama. “Seharusnya yang bertanggungjawab terhadap pembukaan kawasan cagar alam itu adalah keseluruhan unsur yang terlibat penyusunan program,” ucapnya, yaitu Ir. Bastian Sihombing dari BRR, Ir. Khalidin, Ir. Fajri, Ir. Ridwan Husen dari Praswil, lanjutnya.

Status Khalidin berbeda dengan Makmur dan Fajri, saat diperiksa ia hanya dijadikan saksi. Jika mengacu pada UU No. 41 tahun 1999 dan UU No. 5 tahun 1990 dalam kasus tindak pidana kehutanan yang dijadikan tersangka adalah orang yang melakukan langsung atau tertangkap tangan dalam perusakan kawasan konservasi. Dengan argumentasi inilah Khalidin tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Khalidin diperiksa sesuai jabatannya pada saat proyek jalan tersebut dikerjakan sebagai Kasatker Pembinaan Perencanaa Jalan Nasional BRR, tugasnya menyiapkan document perencanaan teknik dan pengawasan teknik jalan, termasuk didalamnya menyiapkan gambar konstruksi jalan, spesifikasi tanah jalan, dan syarat-syarat umum kontrak.

“Biasanya ada dua cara yang dilakukan dalam membuat gambar konstruksi jalan dan jembatan, yaitu dengan mengukur jalan yang akan dibuat gambar tersebut langsung di lapangan atau menggunakan standart lebar jalan,” jelas Khalidin. Ia juga mengakui bahwa dalam pembangunan proyek jalan jantho menuju keumala tidak dilakukan survey langsung di lapangan.

Khalidin memberikan kesaksian cukup berani di hadapan penyidik, menurutnya yang wajib melakukan survey proyek jalan tersebut adalah dirinya selaku Satker Pembinaan Sementara Perencanaan Jalan Nasional NAD saat itu, tetapi ia punya alasan mengapa survey tidak dilakukan. “BRR kan baru terbentuk, semua fasilitas untuk melakukan survey tersebut tidak ada,” kilahnya.

Sekarang, Khalidin harus bersaksi atas proses hukum yang dijalani Makmur dan Fajri karena telah melanggar Undang-Undang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Mereka diancam hukuman 10 tahun kurungan, dan denda Rp. 5 milyar.

*****

SEMBILAN kilometer dari Kota Jantho, melewati jalan tanah berlubang. Endang Edi Saputra kini telah berada di pintu gerbang masuk Cagar Alam Hutan Pinus Jantho. Matanya tertuju pada papan nama di bagian atas pintu gerbang tersebut, “Kawasan Cagar Alam Hutan Pinus Jantho,” ejanya.

Seperti biasa, Endang bertugas mengawasi dan mengatur para pekerja yang sedang meratakan jalan agar sesuai dengan kontrak. Alat yang digunakan mulai dari exavacator, buldozer, dan truk colt diesel.

Endang memulai pekerjaannya sebagai pengawas sejak Desember 2005, ia mendapat bayaran satu juta lima ratus ribu perbulan. Bersama Edi Nur dan Alfian, mereka di tugaskan PT Alhas Jaya Group untuk mengawasi proyek tersebut.

Tetapi, sejak Januari 2006, pekerjaan mereka telah dihentikan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NAD, padahal mereka telah berhasil membuka kawasan hutan pinus tersebut sejauh delapan kilometer.

Kini, Endang, Edi Nur, dan Alfian juga harus menghadap Polres Aceh Besar untuk didengarkan kesaksiannya menyangkut pembukaan jalan tersebut. Endang Edi Saputra menegaskan dalam kesaksiannya bahwa, di atas pintu masuk gerbang menuju kawasan tertulis pamplet yang menerangkan nama kawasan. Kesaksian Endang justru berbanding terbalik dengan apa yang dilihat Makmur.

*****

ANDI BASRUL, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NAD terlihat gusar. Ia mendapat informasi ada aktivitas pembangunan jalan di dalam kawasan hutan pinus jantho, tapi informasi ini belum jelas.

Akhirya, pada 18 Januari 2006, ia memerintahkan tiga orang stafnya untuk melakukan patroli di kawasan tersebut. Hasilnya, mereka menemukan satu unit beko, buldozer, dan dump truk. Di samping alat tersebut berdiri dua orang pengawas dan beberapa orang pekerja sedang duduk menikmati makan siang.

Laporan itu tentu saja membuat Andi bertambah geram, hampir 30 tahun ia bekerja mengabdikan diri untuk dunia konservasi, cukup mumpuni untuk seorang kepala balai. Pembukaan cagar alam jantho jelas bertentangan dengan peraturan. “Kasus ini tanggungjawab saya, coba lihat UU No. 5 Tahun 1990, dan UU No. 41 Tahun 1999,” tukasnya dengan nada tinggi.

Karier Andi Basrul di dunia konservasi di mulainya sejak tahun 1982, saat diangkat menjadi pegawai PPAL (sekarang BKSDA). Sebelumnya, ia pernah merasakan menjadi pengangguran selama empat tahun setelah menamatkan SLTA-nya, sambil bekerja ia kuliah lagi di Universitas Iskandar Muda dan menamatkan sarjana sosial politiknya pada tahun 1986.

Tahun 1987 ia ditugaskan ke Kota Lhokseumawe sebagai Kepala Pusat Latihan Gajah, sebelum akhirnya dipindahkan ke Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL) tahun 1996. berkat etos kerjanya, tahun 2001 Departemen Kehutanan menunjuk ia menjadi Kepala BKSDA Provinsi NAD.

Selepas menerima laporan dari tiga stafnya, 19 Januari 2006, ia melaporkan kasus pembukaan cagar alam jantho kepada Polres Aceh Besar. Tak lama, empat hari setelahnya ia dipanggil untuk menjadi saksi pada kasus tersebut. Dihadapan Rahman Takdir, Joko Supriyono, dan Sucipto selaku penyidik Andi Basrul menjelaskan duduk persoalan kasus pembukaan jalan tersebut.

“Cagar Alam Jantho itu tanggungjawab BKSDA,” tukasnya. Izin dapat diberikan terbatas pada pemberian izin penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan saja. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tugas dan tanggungjawab Balai (BKSDA).

“Kita sedang menunggu proses persidangan, berkas perkaranya baru dirampungkan tim penyidik,” katanya.

“Mudah-mudahan jaksa sudah membuat rencana tuntutan, sehingga proses pengadilan bisa segera di lakukan,” ujar Andi dengan penuh semangat.

Ketika ditanya, bagaimana seandainya tersangka kasus perusakan cagar alam ini di bebaskan oleh pihak pengadilan.

“Yang penting prosedurnya sudah dilalui, saya menjalankan tugas saya, termasuk pihak pengadilan. Kasus ini harus di awasi bersama, termasuk LSM yang vokal bersuara di koran,” katanya, tanpa menjelaskan siapa LSM di maksud. []

15 responses to “Bersaksi Atas Nama Pinus

  1. Tulisanmu makin bening, kawan!

  2. seru bgt tu msk cagar alam jantho…
    aq udh prnah lho…

  3. hiks, aku belum pernah ke jantho… jadi pengen ke sana nie…

  4. Assalamualaikum

    blog yang bagus niiii,,….

    tukar2 link yuuukkk…..mudahan sukses sabe2

    nyoe ureng aceh ken..!!

    saleum meuturi…..makasih

  5. Wah pasti di sana..udara nya segar ya

  6. Pasti udara nya masih segar ya..

  7. cagar alam yang indah..entah kapan bisa kesana

  8. saleum…
    Aceh, masih menyimpan ribuan bidadari di sebalik rimbunnya hutan. Semoga media blog dan web ini, bisa memberikan sekelumit kisah dan cerita yang bisa di ketahui oleh khayalak ramai.. 🙂

    Saleum..

  9. wiiii seru juga nih….
    pengalaman saya masuk hutan TNKS sangat mengagumkan. tapi juman 50meter aja. karena cuaca gak mendukung. apalagi bawa kamera.
    seru alam kita ini ya….

  10. penasaran dengan kawasan ini, padahal sering maen ke jantho tapi dimana ya letaknya,. suatu saat pengen kesanalah sambilan hunting foto,.
    by the way segala tindakan yang melanggar seperti ini jangan pernah di kasih hati harus tegas,. bagaimana bisa sebuah perencanaan berskala besar seperti itu pihak owner tidak tahu menahu kalo kawasan tersebut merupakan cagar alam, kalau pihak pelaksana sih mereka cuman berbekal instruksi kerja.

  11. Alowww orang baru niy disini, bagus2 nieh artikel nya, salam kenal ya brother

  12. pak Gumay…pada kemana nich sdh lama gak update blognya. he he…

  13. Jantho…? Dalam 5 tahun mendatang diperkirakan akan tinggal 1/2 yang berhutan. lainnya berubah menjadi kebun coklat, berubah menjadi penutupan lahan non vegetasi (Bangunan, dll). Lihat saj sekarang sudah banyk jambo/restoran.Beberapa orgaisasi pemerintah memberi bantuan bibit coklat dgan pola parsial (tanpa ada kejelasan/kotrol apakah masyarakat punya lahan resmis atau tidak. Adanya MakoBrimob, bukan berarti akan menjamin keberadaan CA.

  14. semoga deh ….semua menjadi baik…aku cuma bisa berharap….apa yang bisa aku lakuin???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s