Satu Tahun Moratorium Logging

Oleh Dewa Gumay

KEBIJAKAN moratorium logging telah berumur satu tahun pada 6 Juni lalu. Saya lebih sepakat jika kebijakan ini di definisikan seagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan dalam menyusun kembali tata kelola hutan Aceh yang lebih adil bagi masyarakat dan berkelanjutan bagi ekosistem hutan itu sendiri. Tetapi, cara pandang dalam melihat kebijakan moratorium logging sebagai alat, juga perlu konsensus atau kesepakatan bersama bagi semua pihak. Konsensus ini diperlukan untuk mengeliminir munculnya ekpektasi atau harapan yang berlebihan, cara pandang parsial, mengeneralkan persoalan yang bersifat kasuistik, dan cenderung berpandangan sempit. Karena, bagi kebanyakan orang, moratorium logging selalu ditempatkan sebagai tujuan.

Jika moratorium logging ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam merekonstruksi kembali tata kelola hutan Aceh, tentunya alat tersebut patut dilihat kembali, di review, dan di evaluasi. Apakah cukup efektif pelaksanaannya, pada bagian mana dari alat tersebut yang harus diganti, dimana letak ketidak efektifan-nya, dan masih banyak pertanyaan lainnya. Karena moratorium logging adalah alat, maka sah-sah saja untuk di lihat kembali, baik cara kerjanya maupun pola-pola pelaksanaannya di lapangan.

Sebagai publik, tentunya wajar saja jika kita bertanya. Mau kemana setelah moratorium logging? Apalagi yang harus dilakukan? Bagaimana kondisi hutan kita? Butuh waktu berapa tahun lagi kebijakan ini diberlakukan?. Sebelum pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu konsep moratorium logging yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh satu tahun yang lalu. Memahami alur pikir kebijakan moratorium logging, tentunya untuk menghindari kesimpulan dan asumsi yang bersifat parsial, bertindak responsif dan reaksioner terhadap isu yang muncul dipermukaan dangkal, dan memperdebatkan persoalan yang bersifat kasuistik.

Menurut Instruksi Gubernur (INGUB) No. 5 Tahun 2007 tentang Moratorium Logging, latar belakang lahirnya kebijakan ini didasari oleh kondisi objektif pengelolaan hutan Aceh yang tidak terkendali, sehingga kerap melahirkan bencana ekologis berupa banjir dan tanah longsor, serta konflik antara satwa dan manusia. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberlakukan moratorium logging adalah “Hutan Lestari Rakyat Aceh Sejahtera” melalui tiga program pokok. Redesign, reforestrasi, dan reduksi laju deforestrasi.

Program redesign merupakan langkah untuk menata ulang hutan Aceh dan konsesi perizinan yang berkinerja buruk yang akan dituangkan dalam revisi rencana tata ruang untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang berimbang secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Program redesign akan di implementasikan melalui; revisi tata ruang sesuai kebutuhan pembangunan berimbang, meninjau kembali status luas dan izin konsesi hutan, rasionalisasi industri kayu sesuai dengan ketersediaan bahan baku, pengembangan hasil hutan non kayu, optimalisasi luas dan manfaat hutan konservasi, penataan kembali lembaga dan tata hubungan kerja pengelolaan hutan Aceh.

Program reforestrasi merupakan bagian dari strategi pengelolaan hutan Aceh melalui rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat. Program reforestrasi akan diisi dengan program reorientasi prioritas lokasi penanaman (RHL), mengupayakan berbagai sumber dana untuk RHL (APBK, APBA, Donor, dan Karbon Market), dan mengembangkan hutan tanaman (HTI atau HTR, Hutan Rakyat)

Sementara, program reduksi laju kerusakan hutan dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara laju penghutanan dan pemanfaatan yang merupakan indikator pengelolaan hutan lestari melalui pengembangan sistem pengamanan hutan yang efektif dan penegakan hukum secara konsisten. Program ini akan dicapai dengan cara melakukan upaya penegakan hukum, penerapan system pengamanan hutan menjadi lebih efisien dan efektif, menambah jumlah jagawana dan rekruitmen polhut kontrak, dan penertiban peralatan eksploitasi hutan.

Merebut Tata Kelola

Ketiga program yang mengisi kebijakan moratorium logging tersebut merupakan program yang bersinergi untuk mengisi implementasi kebijakan moratorium logging. Tetapi, dalam pelaksanaanya justru yang muncul di publik adalah penegakan hukum melalui berbagai operasi terpadu terhadap pembalak liar. Sehingga muncul asusmi bahwa kebijakan moratorium logging adalah penegakan hukum atau penertiban bagi pembalak liar di hutan Aceh.

Padahal, ada dua program moratorium logging lainnya yang juga penting dan menentukan arah masa depan hutan Aceh, yaitu penyusunan kembali tata kelola hutan Aceh yang dilakukan oleh Tipereska (Tim penyusun rencana strategis pengelolaan hutan Aceh) dan program reforestrasi yang akan diisi melalui program Aceh Green.

Satu tahun pelaksanaan kebijakan moratorium logging, justru yang menjadi sorotan publik adalah kasus-kasus penegakan hukum. Padahal, publik dan masyarakat luas, terutama yang berada disekitar hutan harus mulai masuk kedalam ranah perebutan tata kelola hutan yang sedang disusun. Institusi dan lembaga lingkungan baik formal dan informal harus mulai berpikir bagaimana memperjuangkan tata kelola hutan yang lebih adil, seperti yang dimandatkan konstituennya yang didampingi, melalui berbagai forum-forum resmi pemerintah.

Kebijakan moratorium logging akan terus berlanjut, tata kelola hutan Aceh sedang disusun dengan mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Pertanyaannya? Sejauh mana tata kelola hutan milik masyarakat adat yang mendiami wilayah disekitar hutan Aceh terakomodir. Kedepan, semua pihak, institusi, lembaga, pegiat, dan aktivist lingkungan seharusnya mulai mengalihkan medan kritiknya pada rencana tata kelola hutan yang sedang di susun. Melakukan tindakan kongkriet dengan memasukkan ide-ide dan gagasan yang telah disusun oleh komunitas di masing-masing wilayah kepada Dinas Kehutanan. Jika tidak, perdebatan tentang moratorium logging akan selalu berada pada perdebatan penegakan hukum, sementara tata kelola hutan Aceh yang menjadi skenario besar moratorium logging terus saja di susun tanpa kita terlibat didalamnya. []

One response to “Satu Tahun Moratorium Logging

  1. Moratorium Logging itu apa ndak bisa dikatakan sekedar lip-service ya?😕

    Bukan apa-apa…. diantara para pendukung usulan itu sendiri, ada yang malah terlibat dalam illegal logging. Anda tahulah yang saya maksud.

    Kejadian penyerbuan terhadap Polres Aceh Besar baru-baru ini, misalnya…🙄

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s