Mau Kemana PDAM Tirta Daroy ?

Oleh Dewa Gumay

MEMBEDAH luka PDAM Tirta Daroy dengan berbagai persoalan yang membelitnya, telah dikupas oleh Farid Nyak Umar dalam tulisannya (Kolom opini Serambi, 12/5/2008). Mulai dari persoalan manajemen perusahaan, pelayanan yang tidak mencukupi, bisnis air yang selalu tekor, hingga belitan utang pinjaman dari ADB. Krisis pengelolaan perusahaan air minum daerah sebetulnya bukan fenomena baru.

Menurut Perhimpunan Perusahaan Air Minum (Perpamsi), 87 dari 303 PDAM di seluruh Indonesia berada dalam kondisi kritis, dengan total utang mencapai Rp 4,1 triliun melalui pinjaman Bank Dunia, Asia Development Bank (ADB), dan Japan Banking International Cooperation (JBIC). Pemerintah merespon persoalan utang tersebut dengan meminta bantuan lembaga donor, solusinya Privatisasi.

Kondisi pengelolaan yang kurang sehat di tubuh PDAM, menjadikan bantuan dari donor sulit untuk dijalankan. Akibatnya lembaga donor memiliki kesempatan besar untuk mengambil alih dan mengopernya ke perusahaan swasta. Skema inilah yang tampaknya akan dikembangkan di seluruh kota dan daerah yang memiliki perusahaan air minum, atau kerap disebut dengan Privatisasi.

Mau dibawa kemana PDAM Tirta Daroy oleh Pemko Banda Aceh? Jika dianalisis dari indikator kekritisannya, kemungkinan Privatisasi adalah pilihan yang memungkinkan untuk dilakukan. Banyak prasyarat yang mendukungnya seperti, utang yang menumpuk, mismanajemen, dan factor inflasi merupakan argumentasi ampuh bagi Pemko Banda Aceh untuk memprivatisasi PDAM Tirta Daroy.

Jika skenario privatisasi terjadi, maka disinilah awal krisis air yang akan kita alami secara berkelanjutan, bahkan lebih parah dibanding pengelolaan air saat ini yang dilakukan oleh PDAM Tirta Daroy. Ketika privatisasi menjadi solusi, maka disinilah nilai air dimutilasi menjadi nilai ekonomis semata, hak atas air akan mengalir kepada pemberi nilai ekonomi terbesar. Sehingga, rakyat miskin di Banda Aceh akan kehilangan akses terhadap sumberdaya air-nya akibat nilai ekonomis air yang tidak mampu mereka jangkau.

Wilayah Perdebatan privatisasi sumber daya air tidak semata menyangkut oleh siapa air dikelola, tetapi prinsip apa yang digunakan untuk mengolah air. Tanpa mengamati prinsip yang digunakan dalam pengelolaan air, sulit menduga bahwa akan ada agenda privatisasi dan komersialisasi dalam sebuah kebijakan.

Lembaga donor yang menjadi pendorong privatisasi sektor air tidak terlepas dari Bank Dunia, hal ini dapat dilacak dari argumentasi mereka dalam papernya “Improving Water Resources Management” pada tahun 1992. Prinsip air sebagai barang komersil ekonomis menjadi prinsip utama.

Selain itu, Bank Dunia juga memberikan pinjaman utang kepada Indonesia melalui program WATSAL (Water Resources Sector Adjusment Loan) sebesar USD 300 juta, untuk mereformasi kebijakan nasional, kerangka regulasi dan institusi, pengelolaan daerah aliran sungai dan irigasi. Salah satu productnya adalah Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Skema Privatisasi PDAM

Ada enam skema yang melibatkan peran swasta dalam PDAM mulai dari kontrak servis sampai konsesi. Pertama, skema servis kontrak. Model ini sederhana dengan keuntungan terbatas. Dengan mekanisme ini swasta mengerjakan tugas-tugas seperti memasang atau membaca meteran, memonitor angka kehilangan air, memperbaiki jaringan pipa dan menagih rekening. Service kontrak biasanya untuk jangka pendek mulai 6 bulan hingga dua tahun.

Kedua, skema manajemen kontrak. Dari sisi skema privatisasi, manajemen kontrak setingkat di atas servis kontrak. Manajemen kontrak diharapkan membuat kinerja PDAM lebih efisien dan membantu PDAM menentukan target-target pendapatan dan layanannya. Kontrak ini umumnya berlaku untuk tiga sampai lima tahun. Biasanya sektor swasta mendapat fee yang tetap untuk melakukan kerja manajerial.

Ketiga, skema leasing. Model ini adalah jika sektor swasta menyewa asset PDAM dan mengambil tanggungjawab untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan. Sang penyewa membeli hak PDAM dan sebagai imbalannya, swasta memperoleh pendapatan. Keuntungan kontraktor swasta sangat tergantung pada bagaimana mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Artinya pihak swasta sesungguhnya hanya melakukan konsolidasi kerja sehingga lebih sehat.

Keempat, skema konsesi. Dalam konsesi ini, swasta tidak hanya bertanggung jawab untuk operasi dan pemeliharaan aset tetapi juga investasi. Setelah konsesi selesai, asset kembali diserahkan kepada pemerintah. Namun dalam jangka waktu 25-30 tahun swasta secara penuh menggunakan semua asset tersebut. Konsesi menggunakan penawaran secara lelang. Penawar mengusulkan untuk mengoperasikan dan membuat target-target investasi dengan menawarkan tarif rendah yang akan memenangkan konsesi.

Kelima, skema build-operate-transfer. Swasta membangun tempat penampungan air atau pengolahan air, mengoperasikannya untuk beberapa tahun sesuai kontrak. Pemerintah membayar perusahaan pemegang BOT. jadi sekedar alih tekhologi dari swasta ke pemerintah (PDAM).

Keenam, joint venture. Merupakan kerjasama dalam permodalan. Masalah tersebut sering muncul dengan siapa yang bertanggungjawab untuk mengurus apa.

Bisnis Air

Bisnis air itu menguntungkan, karena air merupakan sumber kehidupan. Alasan ini pulalah yang menyebabkan getolnya Bank Dunia untuk mendorong perusahaan air minum melakukan privatisasi, untuk memberi kesempatan kepada perusahaan air raksasa dunia (transnasional company) mengambil alih bisnis air di negara ketiga.

Salah satunya adalah perusahaan Thames Water dari Inggris, pada tahun 2001 membukukan pendapatan dari sektor air sebesar USD 2.243 miliar. Sementara perusahaan Suez asal prancis yang merupakan perusahaan bisnis air tebesar di dunia meraup pendapatan sebesar USD 4.308 miliar.

Majalah Fortune edisi 15 Mei 2000 memperkirakan nilai pasar air dunia sudah mencapai USD 400 miliar. Nilai ini sudah mencapai 40 persen dari nilai industri minyak global dan 30 persen lebih tinggi dari nilai industri farmasi. Total pemasukan industri air swasta di Amerika pada tahun 2000 mencapai USD 80 miliar per tahun. Angka ini empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan angka penjualan tahunan Microsoft.

Bandingkan dengan pengelolaan air ala PDAM Tirta Daroy, jangankan untung tapi malah merugi hingga defisit Rp 300 juta. Padahal mayoritas masyarakat kota Banda Aceh membutuhkan layanan air minum, ditambah dengan system monopoli pasar alias pemain tunggal dalam penyediaan air minum, sangat mustahil PDAM Tirta Daroy bisa merugi.

Privatisasi Bukan Solusi

Jumlah air tawar yang tersedia kurang dari 1,5 persen dari seluruh air di muka bumi. Sementara konsumsi global meningkat dua kali lipat tiap 20 tahun, lebih dari dua kali dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, pada tahun 2025 permintaan air tawar diduga meningkat sebesar 56 persen melebihi yang tersedia saat ini.

Untuk itu, lupakan saja Privatisasi jika tidak ingin kehilangan akses terhadap sumberdaya air kita, permintaan kebutuhan air tawar yang tinggi menyebabkan sumberdaya air menjadi barang komersial. Jika PDAM Tirta Daroy di ambil pihak swasta asing maka kontrol terhadap harga ekonomi air menjadi sulit dilakukan.

Cara yang paling tepat untuk mengatasi krisis di PDAM Tirta Daroy adalah dengan melakukan rekonstruksi kelembagaan dan manajemen. Ada banyak pilihan usaha dimana pemerintah masih memiliki wewenang dan keterlibatan masyarakat terakomodasi penuh. Untuk itu diperlukan sebuah proses pengkajian dan menemukan mekanisme keterlibatan publik dalam pembiayaan dan manajemen penyediaan air minum di Banda Aceh.

Pengalaman di Kota Porto Allegre, Brazil menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan air minum secara kolektif oleh warga kota justu meningkatkan transparansi, dan mutu pelayanan penyediaan air. Tanpa bergantung pada pinjaman utang dari lembaga donor yang bersyarat. Jika ini tidak dilakukan, pertanyaan yang sama akan terus berulang. Mau dibawa kemana PDAM Tirta Daroy oleh Pemko Banda Aceh?. []

2 responses to “Mau Kemana PDAM Tirta Daroy ?

  1. Air seharusnya dipergunakan untuk kepentingan bersama rakyat, tapi kenyataan dijual untuk mendanai kampanye partai.
    Salam kenal

  2. Apapun bentuknya pengelolaannya, bisnis air jangan sampai di privatisasi. Swasta dengan dengan segala kelebihan pengelolaan ketimbangn pemerintah, tetap akan mengancam hilangnya identitas air sebagai marwah hidup penggunanya.

    Cermin paling relevan dari hal itu adalah PAM Jaya, milik Pemda DKI. Setelah dikuasai swasta dari Prancis dan Jerman, air di Jakarta berubah jadi minyak. Pengguna tak bisa berkutik tatkala harga sewaktu-waktu dinaikkan tanpa perlu persetujuan publik. Bussines is bussines…

    Mengelola air tak perlu dari utang. Pemerintah sebagai pemegang regulasi sebetulnya “hanya” harus merevolusi perusahaan PDAM yang selama ini cuma jadi sapi perah birokrasi.

    saleum

    Arul

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s