Janji Irwandi di Hutan Aceh

ADA KHABAR yang menggembirakan bagi hutan Aceh di awal bulan maret lalu, khabar baik yang telah lama ditunggu oleh publik setelah Kabupaten Tamiang dihantam banjir dan longsor pada Desember lalu, 75 orang meninggal dan 200.000 orang menjadi pengungsi, kerugian ditaksir mencapai Rp 2 triliun. Apa Khabar baik itu ? Moratorium Hutan Aceh, yang menjadi komitmen Gubernur Pemerintahan Aceh dengan cara mencabut perizinan illegal dan legal.

Secara kontekstual, moratorium hutan aceh merupakan agenda mendesak untuk segera direalisasikan secara kongkriet, dan bukan hanya sebatas wacana diatas kertas untuk konsumsi pers. Hutan aceh merupakan bagian dari hutan tropis indonesia yang mempunyai tingkat deforestrasi tercepat dan tertinggi di seluruh dunia, menurut laporan Food and Agriculture Organisation (FAO) 2007, indonesia kehilangan 1,9 juta ha hutan setiap tahunnya atau 8 kali lapangan sepakbola per menitnya, dan menurut World Bank, 70 sampai 80 persen peredaran kayu di Indonesia adalah illegal.

Antara Moratorium dan Perkebunan Sawit

Moratorium (jeda) pembalakan kayu adalah pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu skala kecil dan besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai. Lama atau masa diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut.

Masalah struktural kehutanan yang kita hadapi saat ini begitu ruwet dan kompleks. Masalah-masalah tersebut tidak berdiri sendiri, namun saling mempengaruhi satu dengan lain. Reformasi kehutanan hanya dapat tercapai bila masalah-masalah tersebut dapat diatasi secara simultan dan menyeluruh untuk menuju pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Dengan tingkat kompleksitas masalah tersebut, moratorium menyediakan peluang dan manfaat ganda bagi pelaksanaan seluruh langkah-langkah perubahan yang diperlukan untuk melakukan reformasi di bidang kehutanan.

 Moratorium pembalakan kayu di Aceh dapat dihubungkan dengan keinginan atau komitmen pemerintah untuk melaksanakan reformasi di bidang kehutanan. Moratorium pembalakan kayu dapat dijadikan sebagai sebagai langkah dan proses pelaksanaan komitmen reformasi kehutanan tersebut.

Reformasi kehutanan tidak akan berjalan jika didahului dengan membuka kran investasi, terutama di bidang perkebunan kelapa sawit yang merupakan bagian dari reformasi kehutanan. Existing perkebunan kelapa sawit di Aceh telah mencapai 300.000 hektar di wilayah pantai timur dan barat, perkebunan sawit di Aceh masih didominasi oleh perusahaan negara PT Perkebunan Nusantara.

Jika kemudian rencana pemerintah untuk menarik investor dibidang perkebunan besar, tambang mineral, minyak dan gas, serta industri processing lainnya, maka ini merupakan kegagalan dari agenda reformasi kehutanan yang akan dibangun oleh Pemerintah, justru agenda investasi tanpa didahului dengan penataan ruang dan regulasi yang mengaturnya, sama halnya dengan menciptakan persoalan baru, yang pada akhirnya akan menjadi senjata makan tuan.

Dampak Perkebunan Kelapa Sawit

Kehadiran perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan selain menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, juga menimbulkan ancaman serius bagi ekologi. Menurut Saiful Achmad, Sawit Watch, 2005. Dampak negatif yang terungkap dari aktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, diantaranya :

Pertama, Persoalan tata ruang, dimana monokultur, homogenitas dan overloads konversi. Hilangnya keaneka ragaman hayati ini akan memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai erosi, hama dan penyakit.

Kedua, Pembukaan lahan sering kali dilakukan dengan cara tebang habis dan land clearing dengan cara pembakaran demi efesiensi biaya dan waktu.

Ketiga, Kerakusan unsur hara dan air tanaman monokultur seperti sawit, dimana dalam satu hari satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter (hasil peneliti lingkungan dari Universitas Riau) T. Ariful Amri MSc Pekanbaru/Riau Online). Di samping itu pertumbuhan kelapa sawit mesti dirangsang oleh berbagai macam zat fertilizer sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya.

Keempat, Munculnya hama migran baru yang sangat ganas karena jenis hama baru ini akan mencari habitat baru akibat kompetisi yang keras dengan fauna lainnya. Ini disebabkan karena keterbatasan lahan dan jenis tanaman akibat monokulturasi.

Kelima, Pencemaran yang diakibatkan oleh asap hasil dari pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan pembuangan limbah, merupakan cara-cara perkebunan yang meracuni makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Hal ini semakin merajalela karena sangat terbatasnya lembaga (ornop) kemanusiaan yang melakukan kegiatan tanggap darurat kebakaran hutan dan penanganan Limbah.

Keenam, Terjadinya konflik horiziontal dan vertikal akibat masuknya perkebunan kelapa sawit. sebut saja konflik antar warga yang menolak dan menerima masuknya perkebunan sawit dan bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat pemerintah akibat sistem perijinan perkebunan sawit.

Ketujuh, praktek konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor Dampak negatif terhadap lingkungan menjadi bertambah serius karena dalam prakteknya pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (Manurung, 2000; Potter and Lee, 1998).

Investasi Berselimut Kemiskinan

Menurut Yayu Rhamdani, Sar Vision Indonesia, 2006. Luas 145.000 ha yang dikedepankan dalam rencana pembukaan perkebunan sawit di Aceh nampaknya sejalan dengan ambisi Indonesia untuk menjadi pengeksport utama minyak sawit dunia melampaui Malaysia pada tahun 2020. Menurut Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI, 2005) pada periode 2005 – 2020, untuk mencapai target sebagai pengeksport utama minyak sawit di dunia, Indonesia harus melakukan perluasan perkebunan sawit sekitar 120.000 – 140.000 ha per tahun. Artinya dalam waktu 15 tahun sudah harus ada perkebunan sawit baru seluas 1.8 – 2.1 juta hektar.

Peluang untuk mengentaskan kemiskinan dengan jalan membuka perkebunan sawit merupakan salah satu alternatif yang ditangkap oleh Pemerintah Provinsi Aceh dengan menggandeng investor dari Malaysia. Perkebunan sawit seluas 145.000 hektar dengan 14 pabrik pengolahannya akan dibangun dan diperuntukkan bagi 40.000 rakyat miskin dan yatim piatu di Aceh (Waspada, 2007). Selanjutnya akan dibentuk Aceh Plantation Development Authority (APDA) yang mengadopsi system di Malaysia, Federal Land Development Authority (FELDA) untuk menjadi penggerak investasi perkebunan kelapa sawit di NAD (Acehkita.com, 2007; Kompas, 2007).

Investasi perkebunan sawit di Aceh yang berselimut issue kemiskinan, ternyata justru dibangun dan dikembangkan oleh kelompok-kelompok bisnis mapan, dan pemain lama dalam mengembangkan bisnis perkebunan di Indonesia, penelusuran penulis melalui jaringan ornop lingkungan di Kalimantan dan Jakarta, investor perkebunan sawit dari Malaysia tersebut merupakan korporasi bisnis perkebunan sawit perbatasan Kalimantan. Proyek perkebunan sawit perbatasan Kalimantan ini juga merupakan bagian dari proyek ambisius pemerintah seluas 2,1 juta hektar perkebunan sawit.

Selain investor Malaysia, kelompok bisnis di Indonesia, melalui PT Bakrie Sumatra Plantation telah menapakkan jejaknya di Kabupaten Aceh Barat dengan perkebunan kelapa sawitnya. Selain kelompok Bakrie, yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit adalah kelompok Astra, melalui PT Astra Agro Lestari seluas 200.000 hektar di Kabupaten Aceh Utara, Astra merupakan korporasi perkebunan kelapa sawit besar disumatera, dengan pengembangan hampir diseluruh wilayah sumatera.

Selain perusahaan tersebut diatas, masih banyak korporasi lainnya, seperti London Sumatera (Lonsum), Sinar Mas (Group APRIL). Rencana awal korporasi tersebut juga meletakkan kemiskinan dalam investasinya, tetapi dalam prosesnya, justru berbanding terbalik dengan rencana awalnya, konflik horizontal dan vertikal akibat model pengelolaan (Plasma Inti) yang dikembangkan pihak korporasi banyak merugikan petani penggarap (Plasma) dan monopoli pihak perusahaan (Inti). Tak urung kehadiran perkebunan Sawit diseluruh Tanah Air banyak mendatangkan segenap kemiskinan struktutal dan kehancuran ekologi.

Kontradiksi Pokok

Patutlah jika khabar baik reformasi kehutanan Aceh berubah menjadi khabar buruk, jika skenario investasi dibuka tanpa didahului dengan meletakkan prinsip yang fundamental, antara lain: Protokol penentuan protokol ambang batas investasi di Aceh, Protokol Ambang batas lingkungan, dan konsep Moratorium reformasi kehutanan.

Seharusnya Pemerintah Provinsi Aceh telah banyak belajar dan melihat model pengelolaan sumber daya alam yang carut-marut di Provinsi lain, dan telah paham perilaku Korporasi yang justru mendatangkan segenap kemiskinan struktural dipenjuru Indonesia, dengan system ekonomi pengakumulasian modalnya. Jika kemudian system ekonomi global pengakumulasian modal ini di copy paste ke Aceh maka belum pernah ada contoh di negara-negara ketiga, rakyatnya menjadi sejahtera.

Masihkah kita membutuhkan konversi hutan untuk menjadi kebun sawit mengingat dampak negatif yang muncul begitu banyak dan bahaya yang akan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup ? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan demi kelangsungan dan keseimbangan alam serta penghuninya, sembari menunggu Janji Irwandi di Hutan Aceh yang tak kunjung ditepati (selesai).

4 responses to “Janji Irwandi di Hutan Aceh

  1. Ignatius Wirawan

    Saya setuju untuk kebijakan yg dibuat terkait pencegahan pembalakan dan penebangan kayu terutama bila hal itu dilatarbelakangi alasan ekologi. Pembukaan perkebunan kelapa sawit sebaiknya juga dihentikan karena selama ini telah merusak hutan tropis Indonesia. Energy alternatif untuk Biodiesel bisa dari tanaman jarak pagar yg dikembangkan di lahan tandus yg tak tergarap. Jadi stop penebangan kayu dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit !!!!

  2. saya setuju dengan moratorium pemberantasan pembalakan kayu di Aceh

  3. Lestarikan alam bukan celoteh belaka….
    komitmen menjadi senjata!!

  4. Saya sangat setuju jika pembalakan liar jangan sampai merajalela kembali,dan kalau bisa untuk pembukaan lahan kelapa sawit jangan diperluas,STOP.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s