Perdagangan Carbon, Mitos Negara Maju

Deklarasi tentang perubahan iklim yang ditanda tangani oleh Gubernur Pemerintahan Aceh, Papua Barat, dan Papua di Nusa Dua Bali pada tanggal 27 April 2007 lalu, merupakan tanda dimulainya keterikatan ketiga Provinsi tersebut untuk ber-komitmen menjaga tutupan hutan yang masih tersisa. Provinsi-provinsi tersebut juga bersepakat untuk melaksanakan program RED (reduction of greenhouse gas emission from deforestration), yaitu program pengurangan emisi gas rumah kaca akibat deforestrasi untuk mendukungan program pembangunan yang berkelanjutan.

Kesepakatan ini kemudian ditindak lanjuti Pemerintahan Aceh dengan cara memberlakukan Moratorium sementara untuk semua jenis pembalakan hutan, tahapan yang dilakukan adalah; pertama, Meninjau kembali status hutan yang berlaku sekarang ini (termasuk tutupan hutan, konsesi, dan kapasitas produksi secara berkelanjutan), kedua, Menata-ulang pembangunan kehutanan dan strategi pengelolaan hutan (termasuk zonasi hutan, kerangka kerja kebijakan, dan kerangka kerja kelembagaan), ketiga, Memberlakukan kembali kebijakan tentang mekanisme pencegahan pengrusakan hutan yang lebih tegas dan efektif.

Pelaksanaan Moratorium sementara pembalakan hutan ini akan didukung oleh mekanisme pendanaan international melalui dana perdagangan karbon atau kompensasi dana yang diberikan dunia international kepada Pemerintahan Aceh karena telah menjaga dan melestarikan tutupan hutan yang tersisa, hal ini dilakukan karena erat kaitannya dengan situasi perubahan iklim yang melanda dunia global akibat mulai mencairnya gunung Es di kutub utara dan kutub selatan yang dipicu oleh naiknya suhu permukaan bumi akibat gas emissi buangan (CO2) industri negara maju yang begitu besar, sementara tutupan hutan yang diharapkan mampu menyerap carbon gas emissi buangan industri tersebut, kian hari terdeforestrasi akibat pembalakkan liar yang kian marak.

Carbon Trade adalah Mitos

Terjadinya perubahan iklim global merupakan faktor pendorong lahirnya sebuah mekanisme perdagangan karbon atau carbon trade mechanism (CTM) untuk mengurangi suhu bumi yang telah mencairkan gunung Es dikutub utara dan selatan, sehingga dibangunlah sebuah mekanisme perlindungan hutan dinegara-negara ketiga yang masih mempunyai tutupan hutan, tentunya jasa lingkungan yang dilakukan dan diberikan oleh negara-negara yang masih memiliki hutan tropis ini harus dikompensasi atau dibayar, walaupun kemudian seperti yang ditengarai oleh banyak pihak, carbon trade mechanism tak lebih dari sebuah mitos pencucian dosa negara-negara maju.

Carbon Trade atau perdagangan karbon tak lebih dari sebuah mitos yang dikembang oleh negara maju. Menurut Carbon Trade Watch (CTW), yang merupakan bagian dari Amsterdam based Transnational Institute, menyebutkan bahwa “Carbon offsetting is nothing more than a modern form of indulgences – the sin taxing system invented by the Catholic Church in the late Middle Ages (WRM, issues 117 April 2007). Carbon Trade tidak lebih dari mekanisme penebus dosa negara-negara Barat yang sudah mengotori udara dunia dengan CO2, maka ketika mekanisme karbon trade dipopulerkan, ia tak lebih dari sebuah mekanisme imperialis atau penjajahan yang memaksa negara-negara berkembang untuk menjaga hutannya, di sisi lain kebijakan ini justru membuka ruang bagi Multi Nasional Cooperation (MNC) tanpa terikat dengan aturan mekanisme Carbon, sebagai contoh; Negara Amerika dan Australia yang menolak menandatangani Protokol Kyoto untuk mengurangi pembuangan karbonnya.

Negara ketiga termasuk Indonesia, harus mulai mewaspadai jika carbon trade masuk dalam mekanisme World Trade Orgaisation (WTO) seperti halnya TRIPs, maka kekhawatiran tentang hilangnya hak-hak masyarakat dalam mengakses sumberdaya alam dan hutan akan menjadi kenyataan. Kebiasaan negara maju kerap membuat kebijakan standart ganda (double standart), melindungi kerusakan lingkungan dinegaranya tetapi membiarkan kerusakan lingkungan dinegara lain. Sebagai contoh; Negara Australia dan Amerika yang mendukung program Carbon Trade Mechanism (CTM) tetapi melindungi industri yang membuang gas karbon dinegaranya dan menolak kesepakatan Protokol Kyoto tentang pengurangan pembuangan gas emissi karbon.

Antara Mitos dan Realitas

Mitos Carbon Trade Mechanism tentunya tak dapat disamakan dengan agenda Moratorium pembalakkan hutan Aceh, walaupun agenda Moratorium ini muncul akibat pengaruh dan desakan kesepakatan Perubahan iklim dan Carbon Trade di Nusa Dua Bali, paradigma Moratorium tetap harus diletakkan dan didasari oleh deforestrasi hutan aceh yang tinggi dan penataan-ulang sektor kehutanan dengan menyeimbangkan kapasitas produksi industri hulu dan hilir, sehingga ada atau tidaknya kompensasi dana Carbon Trade dari Negara Maju – Moratorium pembalakkan hutan harus tetap dilakukan oleh Pemerintah Aceh, karena tujuan akhir dari Moratorium adalah untuk kesejahteraan 4,2 juta rakyat aceh yang 36 persennya berada dibawah garis kemiskinan.

Sementara itu untuk “Issue Climate Justice” atau Issue Keadilan Perubahan Iklim tetap harus disikapi dan dikritisi oleh seluruh masyarakat international, terutama masyarakat Aceh yang akan menanggung kewajiban dan mandat masyarakat dunia untuk mengatasi perubahan iklim, dengan cara melestarikan dan menjaga hutannya akibat dari kesepakatan perubahan iklim di Nusa Dua Bali, sementara Amerika dan Australia terus membuang dan memproduksi gas emissi buangan carbon dari industrinya dalam jumlah yang besar – dari sini patutlah jika kita menuntut sebuah keadilan terhadap negara maju, mereka yang berbuat dan Aceh yang harus bertanggung jawab. (selesai).

7 responses to “Perdagangan Carbon, Mitos Negara Maju

  1. Ping-balik: 4 USD, untuk 1 Hektar « dEWAGUMAY

  2. bagus bnget..,, thanks yaaa

  3. Kesannya Memang tidak Adil. namun tidak menghiraukan bahaya dengan terus membabat hutan kita Aceh juga akan menjadi malapetaka terdekat bagi kita yang tinggal di Aceh maupun yang berdekatan dengannya, untuk itu Wali pun ikut berpesan kepada Fozan Azima

    “Hasan Tiro berpesan agar masyarakat Aceh dapat menjaga hutan. “Jangan lagi menebang hutan, kita harus menjaga hutan Aceh,” kata Fauzan menirukan Hasan Tiro, seusai pertemuan di Selangor Malaysia kemaren.

    Menurut Wali, kata Fauzan, jangan karena alasan ekonomi masyarakat Aceh menebang hutan. Padahal, banyak hal lain yang dapat dimanfaatkan dari hutan selain menebangnya untuk mengambil kayu.

    Baca selanjutnya di Harian Aceh;
    Hasan Tiro Minta Irwandi Serius Bangun Aceh, SBY Belum Dijadwalkan Bertemu Wali.

  4. Ping-balik: Siapa Anwar disebalik Isu APCO « http://rmf7.wordpress.com

  5. Ping-balik: Siapa Anwar disebalik Isu APCO | MyPerak.net

  6. Ping-balik: APA ADA DISEBALIK APCO, AL-GORE, YAHUDI DAN ANWAR IBRAHIM |

  7. Ping-balik: APA ADA DISEBALIK APCO DAN ANWAR IBRAHIM |

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s