Moratorium Logging, Keputusan Yang Berdaulat

Oleh: Dewa Gumay

blog-moratorium.jpg

Dalam bidang hukum, istilah moratorium berasal dari bahasa latin (Morari yang berarti penundaan) adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Istilah ini juga sering digunakan untuk mengacu ke waktu penundaan pembayaran itu sendiri, sementara otorisasinya disebut sebagai undang-undang moratorium. Undang-undang moratorium umumnya ditetapkan pada saat terjadinya tekanan berat secara politik atau komersial, misalnya, pada saat Perang Jerman-Prancis, pemerintah Prancis mengundangkan undang-undang moratorium. Pendukung moratorium utang berpendapat bahwa moratorium adalah keputusan berdaulat dari sebuah pemerintahan untuk menunda pembayaran utang, jika pembayaran tersebut dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Ditanah serambi mekkah, istilah moratorium juga kembali menjadi issue yang hangat diperbincangkan, tetapi dalam konteks yang berbeda dengan moratorium utang. Moratorium dibumi tanah rencong dalam kerangka penyelamatan hutan aceh yang tersisa atau lebih populer dengan istilah moratorium logging, penghentian sementara penebangan hutan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Redesign (penataan ulang), Reforestasi (penanaman kembali hutan), dan Reduksi deforestasi (menekan laju kerusakan hutan) atau dikenal dengan singkatan konsep 3R, konsep ini diharapkan akan mampu mewujudkan “Hutan Lestari Rakyat Aceh Sejahtera”.

Moratorium (jeda) pembalakan kayu adalah pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan kayu skala kecil dan besar (skala industri) untuk sementara waktu tertentu sampai sebuah kondisi yang diinginkan tercapai. Lama atau masa diberlakukannya moratorium biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut.

Apakah moratorium logging di Aceh termasuk sebuah keputusan yang berdaulat ? jika dikaitkan dengan sebuah kondisi untuk menyelamatkan hutan aceh yang sedang terancam, tentu moratorium logging adalah sebuah keputusan berdaulat yang diambil oleh Pemerintahan Aceh untuk perbaikan kesejahteraan 4,2 juta rakyat Aceh yang sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada sumber hasil hutan, baik sumber hutan kayu dan non-kayu maupun jasa lingkungan yang dihasilkan oleh ekosistem hutan. Keputusan yang berdaulat adalah keputusan yang diambil dalam rangka menyelamatkan rakyat sebuah pemerintahan dari kerugian dan kerusakan.

Jika Moratorium pembayaran utang dianggap keputusan berdaulat oleh Pemerintah Prancis saat terjadi perang antara Jerman dan Prancis, maka moratorium logging merupakan keputusan berdaulat oleh Pemerintahan Aceh untuk melawan pelaku illegal logging serta meredakan konflict disektor kehutanan yang kian meninggi antara kepentingan private sector dengan kepentingan masyarakat sekitar hutan. Pendapat keputusan berdaulat terhadap moratorium utang muncul dari kalangan pendukung moratorium di Prancis, maka keputusan berdaulat atas moratorium logging juga muncul dari kalangan pendukungnya, publik yang menjadi korban akibat kerusakan hutan dan yang memahami pentingnya kelestarian hutan.

Keputusan jeda tebang tentu tidak sepenuhnya didukung oleh berbagai pihak, keputusan yang tidak popular bagi pelaku bisnis perkayuan, tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa pihak yang tidak mendukung kebijakan moratorium logging adalah para cukong illegal logging, pihak-pihak yang menggunakan jalur illegal, menabrak rambu hukum, dan tidak berpikir dampak kerusakan hutan. Moratorium logging tidak sama dengan larangan memanfaatkan hasil hutan, tetapi perlu diatur agar tidak menimbulkan konflict kepentingan melalui penyusunan kembali tata kelolanya. Hutan juga perlu istirahat dari daya rusak eksploitasi yang berlebihan, reforestrasi atau penanaman kembali merupakan pilihan yang paling bijaksana, menguras habis hasil hutan kayu tanpa pernah memikirkan penanaman kembali merupakan tindakan yang akan merugikan orang banyak.

Membagi Kedaulatan Hutan Untuk Masyarakat

Jika kita bersepakat bahwa moratorium logging adalah keputusan berdaulat sebuah pemerintahan yang berkewajiban melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, terlepas dari banyak persoalan kepentingan disector kehutanan, maka untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan mengelola hutan ditanah sendiri, pemerintah-pun sudah saatnya memberikan kedaulatan tersebut kepada rakyatnya. Memberikan kedaulatan pengelolaan hutan kepada masyarakat tidak serta-merta menjadikan pemerintah kehilangan power dan kewenangan atas hutan itu sendiri. Kedaulatan yang dimaksud adalah melibatkan masyarakat pada tingkat kemukiman untuk secara bersama menyusun tata kelola hutan dengan konsensus yang tidak berasal dari satu pihak.

Pandangan miris bahwa masyarakat tidak paham terhadap persoalan kehutanan harus dibuang jauh, sudah saatnya memposisikan mereka setara, karena hutan adalah bagian dari adat-istiadat yang telah melekat jauh sebelum konsep pengelolaan hutan dibuat oleh para ahli. Seperti yang dituturkan oleh M. Sabi Basyah, Imum Mukim Bangkeh Kecamatan Geumpang, bahwa untuk menjamin keberlangsungan Daerah Aliran Sungai Teunom kita harus menjaga tutupan hutannya yang berada diwilayah Kabupaten Pidie dan Aceh Jaya. “Pemerintah Provinsi NAD harus mengembalikan fungsi kewenangan lembaga kemukiman atau lembaga adat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam berlandaskan pada kearifan tradisional di Provinsi NAD,” tambah M. Sabi Basyah lebih lanjut.

Struktur masyarakat ditingkat kemukiman, seperti M. Sabi Basyah telah memiliki pandangan yang utuh dalam melihat kawasan hutan sebagai satu-kesatuan ekosistem, menurutnya kerusakan hutan akan memicu meluapnya aliran Sungai dan menyebabkan banjir dan tanah longsor diwilayah hilir. M. Sabi Basyah adalah satu dari sekian banyak para Imum Mukim di Aceh yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya menjaga kawasan hutan dan memiliki kesadaran untuk melestarikannya.

Moratorium logging adalah momentum untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehutanan Aceh, mulai dari illegal logging, persoalan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hak penguasaan hutan, wilayah pemanfaatan, dan banyak hal yang masih harus dituntaskan. Jika persoalan tersebut wajib diselesaikan, maka disitulah letak jalan terjalnya menuju tata kelola hutan Aceh yang lebih adil dan berdaulat bagi banyak pihak, keputusan berdaulat telah dibuat, tinggal menunggu komitmen dalam bentuk implementasi yang lebih kongkriet, jangan sampai keputusan berdaulat menghasilkan sesuatu yang jauh dari tujuan yang ingin diciptakan.

Keputusan berdaulat telah dibuat, banyak silang pendapat yang muncul kepermukaan dalam konteks kasus sektoral, silang pendapat terhadap Instruksi Gubernur Nomor 05/INSTR/2007 tentang pemberlakukan Moratorium Logging di seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam bukan tidak beralasan, pihak-pihak yang bernada pesimis terhadap kebijakan ini mempunyai gambaran masa lalu terhadap pemberlakuan Moratorium Logging yang dibuat oleh Pemerintahan Abdullah Puteh pada tahun 2001, dan pada akhirnya kebijakan Abdullah Puteh berakhir dengan sebuah tanda tanya besar, selain tidak ada evaluasi keberhasilan, kebijakan ini-pun berakhir dengan tanpa kejelasan, kapan berakhirnya ?. Alih-alih mengatakan kebijakan tersebut telah dicabut.

Bagi Masyarakat Aceh Moratorium Logging bukanlah barang baru, berkaca dari kebijakan Moratorium Logging di-era Abdullah Puteh, wajar jika tanggapan skeptis muncul dari banyak pihak. Seperti yang dikatakan oleh Adli Abdullah, pengamat masyarakat pesisir bahwa Kebijakan moratorium logging ini cukup bagus. Tapi harus ada kebijakan khusus dalam moratorium logging itu mengatur tentang kebutuhan kayu untuk bahan pembuatan boat nelayan. Mantan Sekretaris Panglima Laot NAD itu mengatakan, kebijakan khusus bagi nelayan itu bisa dikesampingkan jika pemerintah sudah mampu membuat boat atau kapal ikan dari fiber atau besi, dan memberikan kemudahan kepada nelayan untuk mendapatkan kapal model tersebut. “Jika memang nelayan juga harus terkena dengan moratorium itu, maka harus ada solusi yang cerdas bagi mereka dengan memberikan kemudahan, bukan justru mempersulit mereka dalam mencari nafkah,” ujar Adli.

Moratorium Logging di-era Puteh bukanlah kebijakan yang baru pula, secara nasional di tahun 2000, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Nurmahmudi Ismail juga pernah mengeluarkan kebijakan Moratorium, dan yang paling anyar adalah Kebijakan Moratorium Logging yang dikeluarkan oleh Gubernur Pemerintahan Aceh, Dr. Irwandi Yusuf 6 Juni 2007 lalu.
Lain lubuk lain ikan-nya, lain padang lain pula belalang-nya, ke-tiga kebijakan sektor kehutanan di-era yang berbeda tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda pula, jika kita amati ada perbedaan mendasar dari ke-tiga kebijakan tersebut, jika Puteh dan Nurmahmudi Ismail memberlakukan Moratorium tanpa mencabut perizinan pengusahaan hutan skala besar dan kecil, maka lain lagi kebijakan Moratorium Irwandi Yusuf, dengan mencabut semua aktifitas pengusahaan hutan baik skala besar maupun kecil. Mungkin disinilah letak optimistis kita terhadap kebijakan Moratorium yang dibuat terakhir ini, sederhananya, ibarat menata dan membangun kembali sebuah areal akan lebih efektif dan maksimal jika areal tersebut dalam keadaan kosong.

Moratorium Ala Nurmahmudi, Puteh, hingga Irwandi Yusuf

Membuat bandingan terhadap ke-tiga kebijakan Moratorium ala Nurmahmudi Ismail, Abdullah Puteh, dan Irwandi Yusuf memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran perbedaan ketiga kebijakan tersebut. Langkah awal dan fundamental merupakan kunci suksesnya proses pelaksanaan Moratorium.

Moratorium Abdullah Puteh, dikeluarkan pada tanggal 7 maret 2001 dengan surat No. 511.11/4505 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Penebangan Hutan di Aceh. Surat tersebut ditujukan kepada para Direktur perusahaan HPH di Aceh. Kebijakan moratorium Puteh tidak memuat larangan penebangan hutan untuk skala IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) dan yang sejenisnya. Kebijakan Moratorium Puteh juga tidak melarang beroperasinya industri dan kilang kayu di berbagai lokasi di Aceh. Kebijakan Moratorium Puteh secara konseptual adalah sebuah pendekatan manajemen mengurangi dan mencegah berlanjutnya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh aktivitas penebangan kayu.

Kebijakan Moratorium Abdullah Puteh bukanlah dimaksudkan untuk mencegah berlanjutnya kerusakan hutan alam dan menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Aceh. Seperti bunyi surat gubernur, pada butir 2, disebutkan “Penghentian penebangan ini dimaksudkan untuk melaksanakan registrasi/pendataan ulang dalam rangka penilaian kembali oleh Pemerintah Daerah terhadap kemungkinan diperpanjang/tidak diperpanjangnya izin HPH perusahaan Saudara”. Kebijakan tersebut sekedar langkah penertiban administrasi perusahaan HPH di Aceh, tanpa adanya sebuah konsep yang mereformasi baik secara fisik maupun kebijakan kehutanan di Aceh.

Sementara, moratorium yang pernah dikeluarkan Menhutbun di-era kabinet pemerintahan Gus Dur, Nurmahmudi Ismail pada tahun 2000 lalu, hanya untuk moratorium konversi hutan alam (pelepasan kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan).

Bagaimana dengan kebijakan moratorium Irwandi Yusuf yang telah dideklarasikan pada 6 juni lalu, ada beberapa hal yang berbeda secara konsep dan latar belakang seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Hanifah Affan, latar belakang pendeklarasian Moratorium Logging Hutan dalam wilayah Provinsi Aceh ini dimaksudkan untuk menyusun kembali Strategi Pengelolaan Hutan Aceh melalui redesign (penataan ulang), reforestasi (penanaman kembali hutan), dan reduksi deforestasi (menekan laju kerusakan hutan), demi kemaslahatan umat manusia, termasuk berupaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

Menurut Hanifah, bencana alam banjir, tanah longsor, dan lainnya yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Aceh selama ini, seperti banjir bandang di Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang beberapa waktu lalu, merupakan pertanda bahwa pengelolaan hutan di Aceh harus ditata kembali. Selain itu, gangguan satwa liar, seperti harimau dan gajah yang aktivitasnya terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini, juga mengisyaratkan bahwa habitat satwa itu sudah mulai terganggu akibat penebangan pohon yang berlebihan. Aceh sebagai bagian dari masyarakat dunia yang hidup di bumi ini memiliki kewajiban untuk memberikan sumbangan terhadap pengurangan laju pemanasan global melalui pelestarian hutan. Luas hutan di Aceh harus tetap dipertahankan minimal 50 persen dari luas wilayah Aceh sebagai hutan permanen. Strategi untuk melaksanakan semua itu, perlu dilakukan dengan langkah yang tepat, yaitu mendeklarasi kebijakan Moratorium Logging Hutan Aceh. Penebangan hutan ini berlaku untuk seluruh hutan di wilayah Aceh, baik yang memiliki status kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan, maupun yang berada di luar kawasan hutan.
Kebijakan moratorium yang dideklarasikan oleh Pemerintahan Aceh ini akan mengikat para pemegang konsesi penebangan yaitu HPH dan HTI, serta usaha dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi terhadap penebangan hutan. Kebijakan Moratorium Logging yang dituangkan dalam instruksi gubernur telah memandatkan kepada instansi di bawah lingkup pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa Moratorium ini terlaksana di lapangan. Sedangkan langkah-langkah redesain hutan akan dilakukan oleh Dinas Kehutanan agar proses kebijakan moratorium itu barjalan dengan baik, baik dari segi okologi, ekonomi, maupun dari segi sosial kemasyarakatan.

Mengapa Moratorium

Mengapa harus Moratorium ?, untuk menata sebuah areal atau kawasan secara efektif dan maksimal sangat mudah ditempuh jika tidak ada aktifitas didalam areal tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih wilayah dan tarik ulur kepentingan.

Jika ditarik lebih jauh, kebijakan moratorium diambil karena hutan Aceh berada pada posisi yang cukup mengkhawatirkan. Catatan WALHI Aceh, setiap harinya kita kehilangan hutan dua kali lipat luas lapangan sepakbola atau setara 20.796 per tahunnya, laju kerusakan ini salah satunya dipicu oleh aktivitas illegal logging yang terus terjadi, tahun 2006 tertangkap 120.209,50 meter kubik kayu sitaan dari hasil illegal logging, angka ini mengalami kenaikan empat kali lipat dari tahun sebelumnya sekitar 33.249,25 meter kubik. Padahal angka kayu sitaan tersebut jika ditaksir hanya sekitar 2 % dari total tebangan illegal yang terjadi di hutan Aceh.

Kerusakan hutan akan menimbulkan multiplier effect, salah satunya adalah bencana banjir dan tanah longsor, lihat saja angka statistik kerugian akibat banjir dan longsor. Angka pengungsi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, 23.783 orang mengungsi pada Tahun 2005 dan meningkat menjadi 28.976 pada tahun 2006, banjir tamiang akhir Desember 2006 lalu memberikan angka cukup mencengangkan 500 orang dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan mengungsi, dan jumlah korban hanya mencapai 79 orang.

Selain jumlah pengungsi yang mengalami kenaikan, jumlah kejadian atau intensitas banjir juga mengalami kenaikan dari tahun 2005, yaitu dari 30 kejadian menjadi 39 kejadian pada tahun 2006, atau rata-rata tiap bulannya terjadi 3-4 kali bencana banjir dan longsor.

Bencana Banjir dan Longsor tahun 2005 banyak menimbulkan kerugian baik korban jiwa maupun kerugian materi, 47 orang dinyatakan tewas, 5 orang hilang, dan 23.783 orang mengungsi ketempat yang aman. Kondisi ini justru tidak mengalami perubahan yang significant pada tahun 2006, dari 39 kejadian banjir dan longsor, 20 orang tewas, bahkan jumlah pengungsi mengalami kenaikan menjadi 28.976 orang.

Sementara itu, akibat banjir dan longsor telah merusakkan berbagai infrastruktur dan mata pencaharian masyarakat, bencana pada tahun 2005 sebagian besar merusak infrastruktur seperti, fasilitas umum 33 buah, jalan sepanjang 20 km, jembatan 18 buah, bendungan 3 buah, saluran sepanjang 2.870 meter, dan 350 keluarga kehilangan tempat tinggal. Selain hancurnya tempat tinggal, masyarakat juga kehilangan mata pencaharian, akibat hancurnya 30 ha sawah, 40 ha lahan perkebunan, dan 25 ha lahan perikanan.

Tahun 2006, implikasi bencana banjir dan longsor lebih membuat keadaan masyarakat semakin sulit, hal ini ditandai dengan meningkatnya kerusakan disektor mata pencaharian, 74 ha sawah rusak, 101 ha lahan perkebunan, dan 48 ha lahan perikanan, rusak ditelan banjir dan longsor. Angka kerusakan disektor mata pencaharian masyarakat ini justru mengalami kenaikan dua kalinya di tahun 2006.

Sektor sarana dan prasarana juga mengalami kerugian akibat rusaknya jalan sepanjang 211 km yang menyebabkan terganggunya jalur transportasi, selain itu kerusakan akibat banjir dan longsor di tahun 2006 ini juga telah menghancurkan 12 jembatan, 5 bendungan, 2.573 meter saluran, 71 tanggul, dan rusaknya 249 buah rumah masyarakat.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dampak kerugian banjir dan longsor cukup menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Aceh, banjir pada tahun 1996 menimbulkan kerugian Rp 174 milyar, tahun 2000 kerugian akibat banjir menembus angka Rp 800 milyar, dan tahun 2006 banjir tamiang menyebabkan kerugian Rp 2 triliun, jika dibandingkan dengan pendapatan akumulasi dari sektor kehutanan terhadap PDRB Aceh selama tahun 1993-2001 hanya sekitar Rp 362 milyar atau rata-rata sekitar Rp 45 milyar per tahun. Anggaran APBN Aceh tahun 2007 sebesar kurang lebih Rp 19 triliun, termasuk anggaran rekonstruksi Rp 9,7 triliun, maka anggaran bersih yang diterima Pemerintah Aceh kurang lebih Rp 10 triliun, jika kemudian harus menutupi tekor banjir tamiang Rp 2 triliun, artinya 20% anggaran Aceh tahun 2007 praktis hanya digunakan untuk recovery banjir dan longsor.

Selain itu, hutan aceh juga diperparah dengan terjadinya kebakaran hutan dan Lahan atau titik api (hotspot), tahun 2006 terjadi kenaikan jumlah titik api dari tahun sebelumnya, 1.163 titik api atau mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun 2005, 518 titik api. Kurun waktu 6 tahun terakhir, dari tahun 2001 sampai dengan 2006 telah terjadi 3.057 titik api.
Hasil pantauan satelite NOAA dari tahun 2001 sampai dengan 2006, titik api tersebut juga berasal dari konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Perkebunan Besar. Tahun 2006, konsesi HPH merupakan penyumbang titik api terbesar, kemudian disusul konsesi HTI, dan Perkebunan Besar.

Sementara itu, tutupan luas hutan disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) terus berkurang dan memicu terjadinya kerusakan wilayah Sungai, kurang lebih 46,40% atau 714.724,38 ha DAS di Provinsi Aceh mengalami kerusakan dari 1.524.624,12 ha total luas DAS di Aceh. Provinsi Aceh memiliki luas wilayah yang tergenang secara terus menerus seluas 406.474 hektar atau sekitar 7,09 persen dan daerah yang tergenang secara periodik seluas 138.955 hektar atau sekitar 2,42 persen dari total luas wilayah. Tahun 2004 tercatat 3,19 persen atau 182.922 hektar wilayah Provinsi NAD mengalami erosi. Wilayah yang sangat rentan terhadap erosi adalah Kabupaten Aceh Tengah (46.815 hektar atau 11,24 persen), Aceh Besar (30.200 hektar atau 8,11 persen), diikuti Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Utara.
Sepertinya kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh pada Juni lalu menjadi layak untuk diberlakukan jika mendasarkan pada analisis kerusakan yang telah terjadi di hutan aceh. Jika dilihat secara definisi, Jeda Tebang adalah berhenti sejenak dari aktivitas penebangan dan konversi hutan. Tujuannya adalah untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang dan permanen.

Menurut WALHI Aceh, ada banyak kepentingan yang saling berseberangan disektor kehutanan. Satu sisi, ada masalah bencana dan konflik yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dan disisi lain ada dorongan untuk melakukan ekstraksi terus menerus untuk memenuhi cadangan devisa dan pembayaran hutang bagi industri yang tertanggung di BPPN. Sementara itu dilain pihak, kordinasi antara pusat dan daerah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini mengakibatkan informasi dan perkembangan atau pertumbuhan industri yang berada di tingkat kabupaten tidak diketahui dengan pasti oleh pemerintah pusat sehingga perencanaan pembangunan kehutanan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi. Membuat solusi terhadap pembangunan disektor kehutanan tidak menyentuh tiga masalah mendasar: tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat, korupsi dan besarnya kesenjangan antara pasokan dan permintaan di industri kayu.

Pilihan Jeda Tebang justru diambil dikarenakan ada banyak kepentingan yang terlibat dalam subjek yang ingin diperbaiki. Banyaknya kepentingan membuat solusi terhadap masalah menjadi sulit didapatkan. Dengan jeda, seluruh kepentingan bisa dipinggirkan terlebih dahulu untuk kemudian permasalahan didalam tata kelola dan kebijakan yang tumpang tindih bisa diperbaiki. Demikian halnya dengan penyelesaian konflik, peraturan baku yang berkaitan dengan perizinan dan sistem kelola hutan rakyat bisa dilihat secara lebih jernih.

Moratorium logging adalah sebuah keputusan berdaulat yang dibuat oleh Pemerintahan Aceh, sebagai rakyat kita wajib mendukung dan berkontribusi pemikiran, mendukung tidak ber-arti harus meninggalkan sikap kritis yang konstruktif, karena keputusan yang dibuat atas nama kedaulatan hutan Aceh untuk kesejahteraan rakyat. Tidak mudah menyusun sebuah tata kelola hutan yang dapat diterima oleh banyak pihak, jalan menuju tata kelola hutan Aceh memang sangat terjal. Jalan terjal bukan ber-arti kita harus mengurungkan niat untuk melaluinya, karena atas nama keputusan yang berdaulat kita telah berada disuatu titik untuk maju melaluinya. (*) dwg/FFI-AP

* Tulisan ini pernah dimuat di Majalah ULU MASEN terbitan Fauna & Flora International Aceh Programme, Edisi Agustus 2007.

One response to “Moratorium Logging, Keputusan Yang Berdaulat

  1. Ping-balik: Kader PKS - WordPress berita, taujih dan artikel

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s