|Jika Sang Imam Menjadi Perambah Hutan|

Oleh : Dewa Gumay   

Ada kejadian yang menarik di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Maret 2007 lalu, Bupati yang baru saja terpilih pada Pilkada lalu dan seorang Direktur perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Simeulue harus menghadapi jeratan hukum karena telah melakukan perambahan hutan seluas 12.600 hektar, yang menarik dari kasus ini adalah pertama, pelaku perambahan hutan tersebut adalah sang imam-pemimpin yang menjadi panutan masyarakat banyak dan kedua, kasus perambahan hutan ini seharusnya disidangkan di pengadilan negeri Sinabang ternyata dipindahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan pertimbangan yang kurang rasional sekaligus menghilangkan akses masyarakat Simeulue untuk memantau proses peradilan yang berlangsung. 

Sang Imam Menerobos Cara Illegal 

Jamak dipahami oleh kita bersama, bahwa Imam adalah sang pemimpin, panutan, teladan, dan contoh figur yang baik. Apa jadinya jika sang Imam memberikan contoh yang salah kepada umatnya ? maka jangan heran jika masyarakat secara terang-terangan melakukan praktek perambahan hutan atau illegal logging karena pemimpinnya memberi contoh demikian.  

Sang Imam di Kabupaten Simeulue ini telah memberikan contoh kepada umatnya dengan menerobos cara-cara illegal dalam menjalankan gerak pemerintahannya, dimana letak illegalnya perbuatan sang Imam ini ?. ada dua hal yang saling berkait. Pertama, Sang imam melalui sebuah perusahaan kelapa sawit daerahnya (BUMD) telah melakukan konversi hutan eks. Konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Krueng Sakti di Kecamatan Teluk Dalam seluas 3.500 hektar dan Hak Guna Usaha (HGU) PT Panto Tengku Abadi di Kecamatan Teupah Selatan seluas 1.500 hektar, dan perluasan arealnya sampai dengan 2007 telah mencapai 12.600 hektar, praktek konversi hutan oleh Imam ini ternyata tidak mempunyai izin pelepasan kawasan hutan dan lokasi atau areal perkebunan kelapa sawit tersebut berada pada konsesi yang belum berakhir izinnya, padahal dalam peraturan perundang-undangan kehutanan dan peraturan menteri kehutanan tidak diizinkan untuk melakukan aktifitas diwilayah hutan sebelum mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dan melakukan aktifitas diatas konsesi yang masih aktif. Kedua, secara prosedural sang imam terbukti telah melanggar kebijakan kehutanan dan diperparah dengan mengucurkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kurang lebih 80 milyar untuk membiayai perusahaan illegal ini. Dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh sang imam, melakukan aktifitas illegal dan mendanai aktifitas illegal dengan uang rakyat. 

Antara Proses Hukum dan Politik 

Kasus ini menjadi kurang rasional dimata publik, pembentukkan opini massa melalui berbagai media terkesan bahwa kasus ini adalah mainan politik untuk menjatuhkan sang imam yang terpilih kembali pada Pilkada lalu. Opini ini sengaja ditiupkan oleh pihak-pihak yang mendukung sang imam, dan celakanya pihak yang kalah dalam pertarungan politik pilkada lalu juga memainkan momentum ini untuk menelikung sang imam, sehingga kasus perambahan hutan oleh sang imam ini diseret kedalam arus politik, hasilnya sudah dapat ditebak kasus ini menjadi bias hukum dan pelanggarannya, serta mengarah kepada blunder politik yang tidak menentu dan memunculkan stigma pro dan kontra antara pihak pendukung dan menolak. Masyarakat kita kurang arief dan jernih dalam melihat persoalan ini, kasus ini tetaplah harus dilihat dan diletakkan sebagai sebuah kasus pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan sang imam tetaplah diletakkan sebagai terdakwa yang telah melakukan pelanggaran Undang-Undang, terlepas dari jabatannya sebagai pemenang dalam pilkada lalu di Kabupaten Simeulue, sehingga proses hukum yang berlangsung tidak diseret kedalam arus politik dukung-mendukung yang membabi buta, biarkanlah proses ini berjalan sebagai proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan hutan, seperti pelaku lainnya. 

Proses hukum adalah proses penindakan secara hukum yang dilakukan karena terjadi pelanggaran Undang-Undang, sehingga jika masyarakat memahami konteks penegakan hukum, maka seharusnya kasus ini tidak akan disidangkan di Pengadilan negeri Banda Aceh, secara moril telah menghilangkan akses publik masyarakat Simeulue untuk memantau dan memonitoring proses peradilan yang berlangsung, karena bagaimanapun masyarakat Simeulue yang akan merasakan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan sang imam. 

Adenan Lies dan Mafia Peradilan 

Bercermin dari kasus perambahan hutan yang dilakukan oleh Cukong kayu asal Sumatera Utara, Adenan Lies yang divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Sumatera Utara, maka proses hukum yang akan dihadapi oleh sang imam tentunya tidak akan jauh berbeda. Adenan Lies raja kayu dari medan ini didakwa melanggar Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 pasal 50, dan dijerat dengan tindakan pidana pasal 78 dengan ancaman sepuluh tahun penjara dan denda lima milyar, dan keputusan hakim pengadilan memvonis Adenan Lies dengan hukuman penjara delapan tahun.  Ditengah kehancuran hutan Aceh yang kritis, 20.967 hektar tiap tahunnya terdeforestrasi akibat praktek illegal, tak ada salahnya jika masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum ini menggantungkan harapannya kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menegakkan supremasi hukum yang telah lama hilang di tanah rencong ini, kasus Marzuky Desky-anak bupati Aceh Tenggara yang telah melakukan praktek illegal di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), diluar dugaan kasus ini divonis bebas oleh hakim pengadilan negeri Kutacane, setelah itu kasus illegal logging terus meningkat di Aceh Tenggara, masyarakat diberikan contoh yang kurang baik oleh hakim pengadilan, jika orang lain bebas melakukan perambahan hutan mengapa kami tidak ?. Akhirnya kasus pengadilan sang imam telah digelar, segala perbuatannya akan ditimbang oleh sang hakim, sebagai masyarakat biasa kewajiban kita untuk memantau jalannya proses persidangan, jika tidak Mafia Peradilan akan kembali beraksi dan hukum akan kembali menebang pilih bergantung siapa yang membayar lebih besar dan hutan aceh yang telah dianugerahi berbagai kebijakan untuk dilindungi kembali dijarah, bagaikan hutan tak bertuan. (selesai).               

Komentar ditutup.