|Catatan Penutup Tahun Aceh|

 

Oleh: Dewa Gumay | Penggiat Lingkungan 

 

S

epanjang tahun 2005 dan 2006, setelah bencana gempa dan tsunami tercatat berbagai keambiguan yang dilakukan oleh pemerintah dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, keambiguan ini bahkan cenderung menjadi self-driver oleh BRR Aceh-Nias dalam menentukan kebijakan pembangunan melalui otoritas “Politik Anggaran” yang dipunyai BRR, sehingga Pemerintah Provinsi cenderung didikte oleh kebijakan BRR. 

Kecelakaan dalam penggunaan Anggaran untuk membiayai project rekonstruksi, berimplikasi terhadap keberlangsungan ekologi atau lingkungan, pembangunan markas satuan Brimob di seulawah (kawasan Taman Hutan Raya), pembukaan jalan jantho – keumala (Kawasan Cagar Alam), merupakan contoh ketidak jelasan BRR Aceh-Nias dalam menentukan project yang patut didanai. 

Maraknya penggunaan kayu illegal di Banda Aceh (Operasi Tim terpadu Illegal logging provinsi NAD, 26/11/06), juga memperlihatkan bahwa dua tahun proses rekonstruksi masih diwarnai penggunaan kayu illegal, bahkan aksi penggunaan kayu illegal ini juga dilakukan oleh NGO International yang tertangkap pada 30/05/06 di pelabuhan Ule Lheu Banda Aceh. 

Sampai dengan tahun 2006 ini, Lembaga yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto ini masih belum mempunyai Visi dan Strategi yang efektif dalam memperhatikan dampak rekonstruksi terhadap lingkungan.  Jika persoalan ini tidak segera diantisipasi oleh BRR dan Pemerintah Provinsi di Tahun 2007, maka masyarakat akan kembali dirugikan akibat dampak project rekonstruksi yang mengundang “Bencana Ekologis”. 

eskalasi kasus Illegal Logging masih tetap tinggi, ada tiga hal yang menyebabkan kasus Illegal Logging tetap sustain, pertama lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku atau cukong besar, wilayah penegakan hukum illegal logging masih bermain pada wilayah pelaku lapangan, kedua, masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan menebang hutan, ketiga, proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih membutuhkan bahan baku kayu dan ketidakjelasan standart legalitas penggunaan kayu oleh BRR. 

Penyebab utama banjir bandang yang kerap terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah akibat rusaknya relasi antara tutupan hutan dan Daerah Aliran Sungai, berkurangnya luas tutupan hutan selain dari konversi peruntukkan lahan juga berasal dari pembalakan liar yang terjadi didorong oleh kebutuhan kayu untuk proses rekonstruksi. 

Carut-marut pengelolaan Sumber Daya Alam ini juga diikuti oleh carut-marutnya penyusunan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya mampu meminimalkan daya rusak lingkungan akibat Eksploitasi yang berlebihan. 

 

Kondisi Tahun 2007 

Banjir bandang diikuti tanah longsor akan tetap mengintai pada wilayah-wilayah dengan kondisi tutupan hutan dan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah rusak diatas 50 persen. Sementara itu, angka kasus pencurian kayu (illegal logging) akan semakin meningkat di hutan alam aceh seiring dengan kebutuhan kayu untuk proses rehablitasi dan rekonstruksi Aceh yang belum mempunyai standart legalitas kayu. 

Kebijakan yang diambil oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR) akan tetap memberikan effect domino yang besar terhadap kehancuran Ekologi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pembangunan fisik dan pembukaan jalan di wilayah kawasan hutan, akan tetap mewarnai proses Rekonstruksi di tahun 2007. 

Wilayah pesisir dan laut yang telah rusak akibat tsunami akan tetap mengalami tekanan konversi, rencana industrialisasi tambak di Pantai utara dan timur Provinsi NAD seluas kurang lebih 100 ha kian memperparah kondisi pesisir dan laut. 

Eksploitasi industri keruk (tambang mineral) di tahun 2007, akan menandai cepatnya laju kerusakan lingkungan, terbukanya arus investasi di Aceh mempercepat masuknya perusahaan-perusahaan industri keruk di wilayah pantai barat-selatan dan wilayah tengah. Eksploitasi dengan system open pit (penambangan terbuka) akan lebih berbahaya melebihi kerusakan hutan yang dilakukan oleh pembalak liar. 

Laju Kerusakan lingkungan yang terjadi pada tahun 2007, juga didukung oleh penataan ruang di wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi, tanpa mampu menjamin tiga hak dasar masyarakat yang sangat penting, pertama, Hak untuk bebas dan terhindar dari Bencana Ekologis, kedua, Hak untuk bebas berusaha secara ekonomi atau bebas dari penggusuran, ketiga, Hak untuk bebas berinteraksi sosial dan berkebudayaan. 

Untuk mengurangi laju kerusakan lingkungan yang kian meningkat, prasyarat utama adalah melakukan perubahan paradigma kebijakan yang integral antara paradigma pembangunan dan perlindungan (protected area), perubahan paradigma ini tidak saja dilakukan terhadap regulasi atau kebijakan setingkat Undang-Undang sampai Qanun, tetapi juga diperlukan Visi, Misi, strategi dan implementasi yang efektif dan efisien. 

Perubahan paradigma kebijakan hingga ke Strategi dan Implementasinya mutlak dilakukan oleh Pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias sebagai pemangku kepentingan yang berperan besar dalam pembangunan kembali Aceh. (selesai)

Komentar ditutup.