|Berkas Korupsi Mantan Bupati Simeulue Dilimpahkan ke PN|

 

Harian Umum Serambi Indonesia | 7 Maret 2007  

BANDA ACEH – Jaksa penuntut umum (JPU) telah melimpahkan berkas kasus tindak pidana pembukaan lahan hutan tanpa izin, yang melibatkan mantan Bupati Simeulue, Drs Darmili dan Ir Yazid, Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

Panitera/Sekretaris PN Banda Aceh, Samuin, SH kepada Antara di Banda Aceh, Selasa, menyatakan, berkas tersebut diantar langsung oleh JPU dan pihaknya segera menentapkan jadwal persidangan. 
Seharusnya kasus tersebut disidangkan di PN Sinabang, karena delik perkaranya terjadi di wilayah hukum pengadilan tersebut. Tapi karena demi keamanan kasus tersebut dilimpahkan ke PN Banda Aceh.
 


Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NAD, Nawir Anas, SH menyatakan, kasus tersebut terpaksa dipindahkan ke PN Banda Aceh demi keamanan.
 
“Kita khawatir akan terjadi bentrokan antara pendukung mantan bupati dengan masyarakat. Kita sudah mencurigai akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga persidangan dipindahkan ke PN Banda Aceh,” katanya.
 


Disebutkan, kepindahan tersebut juga atas persetujuan dari Mahkamah Agung. Samuin menyatakan, pada perkara tersebut telah ditunjuk Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. Mas Huhendar, SH, M.Hum dengan hakim anggota Sugeng, SH, dan Syukri, SH.
 


Kedua tersangka dituduh telah melanggar pasal 10 (3) huruf a,b jo pasal 78 (2) Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.
 


Untuk mendukung kedua tersangka tersebut, JPU juga telah menetapkan sebanyak 20 saksi, diantaranya 13 karyawan PDKS, dua pegawai Dinas Kehutanan Simeulue, satu pegawai Dinas Perkebunan Simeulue, Sekda Simeulue dan satu orang petugas kantor pelaksana landclearing.
 


Disebutkan, kewenangan pembukaan lahan hutan di Indonesia ini merupakan izin Menteri Kehutanan, bukan wewenang bupati. Namun, dalam kasus di Simeulue tersebut, justru Darmili yang waktu itu masih menjabat bupati memberikan izin kepada PDKS.
 


“Ini yang dianggap salah dan bupati telah mendahului kewenangan menteri kehutanan dengan pembukaan lahan sekitar ribuan hektare,” ujarnya lagi.
 


Meskipun sebagai tersangka, namun Darmili kini sebagai Bupati Simeulue terpilih kembali dalam Pilkada langsung 11 Desember 2006 yang berpasangan dengan Ibnu Aban GT Ulma.(ant)

Komentar ditutup.