|Konsesi Konservasi|

Oleh: Azanuddin Kurnia, M.P | Pemerhati KehutananJangan minta rakyat untuk tidak menebang hutanSebelum kita bisa memberikan Alternatif pendapatan yang layak buat mereka.Rangkaian kata-kata tersebut dia atas saya baca diselembar baju yang dipakai oleh seorang fasilitator ketika saya mengikuti diskusi tentang lingkungan hidup di Banda Aceh baru-baru ini. Tulisan tersebut mengingatkan saya akan kondisi hutan Aceh saat ini yang kondisinya semakin hari juga semakin menghawatirkan. Kondisi tersebut di atas telah membuat Sdr. Dewa Gumay menjadi gusar. Kegusaran Sdr. Dewa telah dilontarkan pada rubrik Opini harian ini tanggal 11 Pebruari 2007 dengan judul ”Moratorium Solusi Hutan Aceh”. Dewa menyatakan bahwa pemerintah sudah menyerah dan tidak mampu menghentikan kehancuran hutan Aceh. Hutan Aceh sudah dapat dikatakan sebagai hutan stadium kritis, sepertinya tingginya angka deforestrasi, illegal logging, dan praktek sawmill illegal. Indikator-indikator tersebut merupakan justifikasi kuat pemerintah untuk memberlakukan Moratorium Penebangan Hutan.Untuk itu solusi yang ditawarkan adalah melakukan moratorium (pembekuan atau penghentian sementara seluruh aktivitas penebangan kayu) resep moratorium juga diberikan oleh Dewa melalui lima tahap. Kegusaran dewa ternyata mengusik Sdr. Saminuddin B. Tou (Opini 26-02-2007, ”Kesalahpahaman Terhadap Hutan”). Sdr. Saminuddin menyatakan bahwa melihat hutan tidak hanya dari satu sudut pandang dengan menonjolkan aspek tertentu saja. Misalnya hanya dari sisi ekologis dalam hal ini konservasi semata, melainkan juga harus melihat sisi sosial dan fungsi hutan lainnya. Jadi dalam melihat hutan harus ada keseimbangan dan keharmonisan dari aspek ekologis, sosial, maupun ekonomi. Penulis menilai kalau Sdr. Dewa sepertinya lebih condong kepada pola penyelamatan hutan dengan mengedepankan ekologi dalam hal ini konservasi dan perlindungan. Hal ini mungkin karena Dewa selama ini melihat kalau sisi ekonomi belum bisa mensejahterakan rakyat Aceh terutama yang hidup dipinggir hutan. Justru bencana yang sering dialami masyarakat dipinggiran hutan. Sedangkan Sdr. Saminuddin mengajak kita untuk bisa melihat hutan dari berbagai aspek agar tidak salah dalam menilai hutan itu sendiri. Menanggapi keresahan Dewa dan ketakutan Sdr. Saminuddin terhadap kesalahpahaman terhadap hutan, maka menurut penulis hutan tetap perlu dimanfaatkan dan dikelola tetapi dengan prinsif kelestarian. Prinsip kelestarian hutan diindikasikan oleh tiga fungsi pokok yang saling terkait dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu: a. fungsi ekologis, sebagai suatu sistem penyangga kehidupan antara lain merupakan pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. b. fungsi ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa ekoturisme. c. fungsi sosial, sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan, serta untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengelolaan hutan Aceh adalah karena tidak seimbangnya dalam penerapan ketiga fungsi tersebut. Selama ini harus diakui bahwa fungsi ekonomi lebih dikedepankan. Hal ini karena fungsi ekonomi memiliki keuntungan yang bersifat langsung dan bisa diukur (tangible). Sedangkan fungsi ekologis dan sosial lebih kepada keuntungan jangka panjang dan tidak bisa diukur (intangible). Paradigma kehutanan memang sudah berubah kepada manajemen sumberdaya hutan berbasis masyarakat (community based forest resources management). Tetapi implementasi di lapangan masih sangat sulit dilaksanakan. Ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Kalau mau jujur, kesalahan pengelolaan hutan tidak hanya ditimpakan kepada sektor kehutanan, tetapi ada kekuatan lain yang juga memegang peranan yang sangat besar dalam melakukan pengrusakan hutan secara besar-besaran. Masyarakat di lapangan tahu siapa sebenarnya yang merusak hutan itu karena keserakahan dan ketamakan.Salah satu sifat hutan adalah sering dianggap milik bersama (public), artinya bukan milik seseorang ataupun juga milik setiap orang (common property is no one property and is every one property). Karena sifat dasar ini yang melekat pada hutan maka tidak heran kalau orang berlomba-lomba untuk mengeksploitasinya. Eksploitasi yang berlebihan tersebut telah membuat terjadi kesenjangan baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun ekologi. Gagal dalam pemecahan masalah sosial ekonomi masyarakat, akan gagal pula dalam upaya pengelolaan hutan. Selain itu agar masyarakat merasa memiliki hutan maka sudah selayaknya pemerintah melakukan program pemberian insentif kepada mereka yang mampu menjaga hutan. Dengan begini maka masyarakat akan merasa memiliki dan akan semangat untuk menjaga bahkan mau untuk melakukan konservasi terhadap wilayahnya.Salah satu saran yang mungkin bisa memberikan alternatif solusi untuk mengimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi adalah dengan penerapan ”konsesi konservasi”. Umumnya konsesi diberikan untuk eksploitasi kayu pada hutan produksi kepada HPH atau IUPHHK. Salah satu pola baru yang mungkin bisa memberikan sumbangan dalam pemanfaatan hutan Aceh tanpa merusak (ambil kayu) adalah dengan pemberian izin dan hak untuk mengelola kawasan yang disebut konsesi konservasi. Jika pada pola HPH atau IUPHHK pemerintah memberi hak kepada perusahaan untuk mengambil kayu, dalam pola ini lembaga tertentu diberi hak untuk mengelola suatu kawasan untuk tujuan konservasi. Suatu kawasan akan disewa sesuai dengan mekanisme pasar. Pemerintah akan mendapat uang dari kawasan tersebut karena kawasan tersebut telah disewa hak kelolanya dari pemerintah. Prosedur pelelangan, pemberian hak atau izin, pajak dan kewajiban fiskal dan teknis lainnya dibuat berdasarkan model HPH atau IUPHHK. Beberapa hal dimodifikasi seperti dana reboisasi, kewajiban finansial atau fiskal lainnya disesuaikan karena izin ini tidak bersifat merusak hutan. Konsesi ini diberikan dengan misi untuk lebih mendorong kegiatan perlindungan dan konservasi hutan, melakukan penghutanan kembali (reboisasi), menjamin keselamatan dan melindungi warisan budaya masyarakat asli. Ada juga misi yang ditujukan untuk mempromosikan keberlanjutan sumberdaya dan pelestarian hutan, melindungi flora fauna langka serta memperbaiki, mempertahankan keanekaragaman hayati dan mempertahankan cadangan karbon di hutan, serta yang lebih penting melakukan pemberdayaan masyarakat adat/lokal sekitar hutan.Untuk mengatur konsesi konservasi, Pemda NAD bisa menggunakan Qanun Kehutanan yang saat ini sedang dalam revisi. Kawasan yang bisa menjadi wilayah konsesi konservasi tidak hanya terbatas pada kawasan konservasi. Tetapi juga pada kawasan lindung dan kawasan produksi yang hutannya sudah rusak. Jangka waktu konsesi bisa 30-60 tahun yang didasarkan atas daur pohon untuk dipanen. Pemda akan diringankan dengan sedikitnya bencana banjir, longsor, kekeringan dll. Sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk rehab dan rekon pasca bencana alam. Bahkan setelah 30 tahun keatas maka wilayah tersebut dapat dipanen dengan sistem kayu masyarakat (community logging).Model ini bisa menjadi alternatif untuk menggabungkan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. Jadi walaupun moratorium dilakukan, masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan hutan dalam kerangka memperbaiki dan melestarikan hutan. Jadi usul Dewa untuk moratorium dapat terlaksana dan fungsi sosial seperti yang dimaksud Saminuddin juga bisa berjalan.Pemerintah maupun Pemda NAD harus berpikir bahwa tidak mungkin seluruh hutan yang rusak dan telah terdegradasi mampu untuk ditangani sendiri oleh pemerintah. Untuk itu berilah ruang kepada multi stakeholders untuk ikut membantu meringankan beban ini. Tentu saja hal ini harus dimulai dengan Pemda memberikan kepercayaan kepada masyarakat lokal untuk mengelola hutan dan kepada multi stakeholders untuk memperbaiki hutan yang sudah rusak. Dan juga kepada berbagai kekuatan yang ada di Aceh agar mendukung kegiatan hutan lestari masyarakat sejahtera. Ini merupakan tugas berat bagi Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Muhammad Nazar. Keyakinan itu sebenarnya ada, karena Gubernur Irwandi Yusuf pernah aktif di lembaga konservasi (FFI). Paling tidak beliau telah mengetahui secara mendalam tentang kondisi hutan Aceh dan bagaimana solusinya, Wallahualam.-selesai-

Komentar ditutup.