|Bila Guru Kontrak “Makan Angin”|

tabrani.jpgOleh: Tabrani Yunis | Peminat Masalah Sosial dan PendidikanSejak lulus testing CPNS, tujuh bulan guru honor makan angin. Begitu judul berita yang diturunkan Serambi Indonesia, (23/1/2007). Sebuah berita buruk di awal tahun 2007 tentang nasib anak manusia yang memilih profesi sebagai guru. Berita memilukan tentang nasib guru honor (CPNS lagi) ini, semakin menambah catatan hitam tentang nasib guru di Tanah Air. Betapa tidak, berita-berita pilu tentang guru sudah bertahun-tahun lamanya menjadi perbincangan dan tetap saja menjadi masalah yang tak terselesaikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih celaka lagi, para guru CPNS yang sudah dinyatakan lulus lewat prosedur rekruitmen resmi, terancam batal (baca Serambi, Kamis, 25 Januari 2007). Keresahan ini juga kini dialami oleh CPNS yang ada di Aceh Barat Daya. Begitu burukkah manejemen kepegawaian di negeri ini?.
Cerita sedih tentang nasib guru kontrak dan guru honor, bukanlah berita yang baru muncul, tetapi hampir sama usianya dengan perjalanan usia negeri ini, namun hingga kini nasib guru secara umum masih tetap tidak mendapat perhatian serius. Para pembaca mungkin masih ingat ketika Serambi Indonesia (19 Mai 2006) dalam berita utamanya menulis berita elegis soal nasib guru kontrak.

Saat itu “4.609 Guru Kontrak tak terima gaji. Kepala Dinas Pendidikan, Drs. T.Alamsyah Banta sebagaimana dilansir oleh Harian in pun terkesan memberikan alasan yang kontradiktif. Kepala Dinas Pendidikan saat itu, mengakui tertunggaknya honor guru kontrak selama empat bulan. Pemberitaan tentang nasib guru kontrak ini saat itu dianggap memalukan, maka pernyataan itu kemudian menjadi polemik di tataran pemerintah daerah dan legislatif. Walau sebenarnya, strategi cuci tangan adalah hal biasa.

Namun berita seperti ini yang tergolong memalukan, tidak bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan itu. Para wakil rakyat di DPRD negeri ini, dengan mentah menolak alasan yang dikemukakan oleh kepala Dinas Pendidikan. Misalnya saja Raihan Iskandar, wakil ketua DPR D dari PKS mengatakan bahwa Dinas Pendidikan tidak committed. Sementara Harmen Nuriqmar dengan blak-blakan menuding bahwa masalah menunggaknya honor guru kontrak disebabkan ketidakbecusan aparatur dari Dinas Pendidikan Nanggroe Aceh Darusalam. Penyebab masalah ini karena Dinas Pendidikan tak tahu tugasnya. Dinas Pendidikan tidak boleh main-main. Pj.Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam harus secepatnya bersikap.

Setelah berita itu membakar jenggot para pejabat yang berwenang mengurus para guru dan polemik yang diperankan oleh wakil rakyat menjadi komoditas politik, perdebatan serta tuding menuding di antara para pengambil keputusan (kebijakan) dan pelaksana yang mencoba mencari kambing hitam dalam kasus keterlambatan pembayaran honor guru kontrak ini pun berakhir tanpa hasil. Karena nasib guru kontrak dan guru honor, tetap saja tidak berubah. Buktinya, belum sampai satu tahun berselang, kasus serupa kembali melanda para guru kontrak dan guru honor daerah ini sebagaimana yang dilansir oleh Serambi tanggal 23 Januari 2007 ini.

Ironisnya lagi, para guru ini sudah lulus CPNS, selama tujuh bulan tidak menerima gaji. Sudah pasti, tatkala mereka tidak menerima gaji, sementara setiap hari mereka mengeluarkan biaya untuk transportasi dan kebutuhan lain, maka buntut dari semua itu, membuat para guru kontrak maupun guru honor morat marit. Mereka terpaksa berutang ke sana ke mari. Akibatnya, gara-gara berharap gaji sejumput itu, mereka terpaksa mewarisi budaya berutang yang diwarisi oleh negara kita selama ini. Wajar saja, tatkala utang terus mencekik leher, nafas kian sulit dihirup, rasa malu pun mendera, pasti hati mereka meronta. Namun, tatkala mereka meronta dan ronta mereka jadi berita, sayangnya seringkali tanpa ada penyelesaian.

Yang amburadul

Pelambatan pembayaran gaji atau honor guru kontrak dan guru honorer yang terjadi secara berulang dan tak terselesaikan ini, menjadi sebuah indikator betapa buruk dan amburadulnya sistem manajemen pendidikan di negeri ini. Keburukan sistem itu terlihat mulai di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Padahal, bila kita berorientasi pada model manajemen guru yang baik, maka hak-hak guru akan mendapatkan perlindungan. Menurut Prof. Dr.H.Mohd. Surya, ketua PGRI Pusat dalam bukunya Percikan Perjuangan Guru menulis, “Suatu sistem manajemen yang efektif harus memberikan jaminan agar para guru mendapat perlakuan secara proporsional sebagai salah satu unsur pendidikan di tingkat institusional dan instruksional. Manajemen guru hendaknya terselenggara sedemikian rupa, sehingga guru dapat melaksanakan fungsi profesionalnya atas dasar otonomi paedagogisnya.”

Dari kutipan di atas, kita bisa pastikan bahwa selama ini manajemen guru, selama ini cendrung berjalan tidak efektif. Tidak memberikan jaminan kepada guru untuk bisa mendapatkan hak-hak secara proporsional. Hal ini terbukti dengan sistem pembayaran honor guru kontrak dan guru honor yang tidak dilakukan secara regular dan tepat waktu sebagaimana layaknya guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Kasus-kasus keterlambatan pembayaran gaji guru kontrak dan guru honor bahkan guru CPNS saat ini juga menjadi sebuah preseden buruk tentang anggaran.

Bukan hanya itu, tindakan memperlambat gaji guru honorer dan guru kontrak adalah sebuah tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan cara-cara yang dilakukan Rasulullah yang menganjurkan kita membayar upah atau gaji sebelum keringat kering. Ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah tidak memikirkan perlunya alokasi anggaran yang tetap untuk gaji guru kontrak dan guru honor. Padahal, kebijakan mengangkat guru kontrak adalah sebuah kebijakan yang dilahirkan secara sengaja dan sadar atas pertimbangan untuk mengatasi kekurangan guru yang dialami di banyak daerah, termasuk di Aceh. Karena pengangakatan guru dilakukan secara sadar dan didasarkan atas pertimbangan yang matang, seharus pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengalokasikan dana gaji guru kontrak dalam APBD atau dalam APBN secara tetap sebagaimana halnya gaji pegawai negeri.
Mungkin itulah sebabnya kondisi amburadul dalam bidang manajemen guru ini sudah berlangsung sejak lama. Bahkan sejak negeri ini baru diproklamirkan. Percaya atau tidak, bahwa kondisi semacam ini sudah pernah dialami oleh para sukarelawan di tahun 1970-an. Oleh sebab itu, buruknya manajemen guru dan tidak becusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengelola pendidikan dari dahulu hingga kini, seringkali dihujat, dikritik, dan diprotes. Sehinga masalah ini menjadi sebuah masalah yang sering dijadikan polemik.
Barangkali selayaknya kita bertanya terhadap kasus guru makan angin di wilayah kota Banda Aceh dan beberapa daerah lainnya di Aceh bisa jadi sebagai dampak buru dari diberlakukannya pardigma desentralisasi. Desentralisasi yang seharusnya semakin memperbaiki sistem, malahan sebaliknya memperburuk. Setelah desentralisasi dilakukan. Konon, banyak banyak garis koordinasi yang terputus di tingkat daerah. Misalnya, garis koordinasi dan instruksi di tingkat Dinas Pendidikan provinsi dengan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/ kota selama ini sering menjadi masalah di tingkat Dinas Pendidikan provinsi.

Makin marginal

Keterlambatan dan pelambatan pembayaran honor guru kontrak yang berulang dan kronis ini, seharusnya tidak perlu terjadi lagi. Hal ini akan terus membuat profesi guru menjadi profesi yang marginal dan memprihatinkan. Pertama, karena cerita itu adalah cerita duka tentang “Umar Bakrie” yang selalu identik dengan guru yang selalu berbakti tapi makan hati. Kedua, ini adalah potret buram kehidupan guru yang bisa dilihat oleh peserta didik, maka tindakan seperti ini akan membuat animo masyarakat semakin surut dan kecil untuk memilih profesi guru.

Menjadi guru bukan lagi menarik, kecuali karena kepepet tidak punya pekerjaan lain. Hal ini mungkin banyak dialami oleh guru kontrak. Daripada tak punya kerja, ya jadi guru kontrak saja. Akibatnya, kualitas pendidikan hanyalah sebuah retorika. Di samping hal-hal yang negatif di atas, tindakan ini juga menambah prasangka buruk masyarakat terhadap departemen yang mengelola guru. Walau itu tidak benar, tetapi ada prasangka yang mengatakan, bahwa itu adalah akal-akalan untuk mencari keuntungan. Prasangka yang sudah sering terdengar adalah bahwa dana itu “diolah” dulu. Bisa dengan deposito, maupun dengan cara lain. Benarkah demikian? Kita tidak tahu jawabannya.

Namanya saja prasangka. Yang tahu hanya mereka yang pengelola dana tersebut. Namun di dalam masyarakat ungkapan ini sering terdengar. Karena ini adalah kasus yang berulang, wajar bila masyarakat mencurigai bahwa praktik pelambatan ini memang disengaja. Prasangka semacam ini wajar saja terjadi karena minimal ada dua alasan yang mendukung. Alasan pertama bahwa tindakan ini terus berulang dan kelihatan disengaja dan yang kedua, kalau dana itu bisa dikelola, memang besar hasilnya.

Bayangkan saja, kalau dana semisal besarnya Rp 49.6 miliar itu didepositokan. Berapa sebulan bisa memetik bunganya? Bisa sejahterakan para pengelolanya? Kalau dua alasan ini benar, maka salahkah masyarakat menduga-duga kalau perbuatan itu adalah sebuah perbuatan yang disengaja. Oleh sebab itu, agar masyarakat tidak salah menduga, tidak berprasangka buruk, serta guru kontrak pun tidak menderita lagi karena tindakan tersebut. Maka pemerintah provinsi dan Dinas Pendidikan Nanggroe Aceh dan Pemkab/kota diharapkan bisa lebih bijak dalam melihat masalah guru di daerah ini.

Kalau Pemprov dan Dinas Pendidikan tidak bijak dan bisa tepat waktu menjaga hak para guru kontrak, hal ini juga akan membahayakan dunia pendidikan di Aceh. Bayangkan saja, kalau semua mereka akan mengadakan mogok. Maka persoalan kekurangan guru di Aceh akan bertambah kronis. Mari kita angkat martabat guru, dengan membayar upah atau gaji sebagaimana mestinya.-selesai-

Komentar ditutup.