|Aceh; dari Laboratorium, Pergeseran Budaya Sampai Trias Politika|

Oleh ; Dewa Gumay

     Setelah dihantam Gempa dan gelombang tsunami akhir Desember 2004 lalu, tak ada orang yang tak mengenal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kekuatan gempa 8,9 skala richter tersebut setidaknya menewaskan kurang lebih 200.000 korban jiwa dan menghancurkan 133.362 rumah, 736 fasilitas kesehatan, 2.040 bangunan sekolah, 3.328 tempat ibadah, 1.930 bangunan pemerintah, dan 1.388 pasar (Sumber ; Research UNDP, 2006), tentunya hantaman tsunami bukanlah satu-satunya alasan yang membuat aceh lebih dikenal, konflik berkepanjangan selama kurun waktu 30 tahun antara kelompok GAM dan Pemerintah Republik Indonesia setidaknya berkontribusi melambungkan nama Provinsi ini.  Bantuan kemanusiaan berdatangan ke Aceh, tak kurang dari 70 Triliun dana yang berasal dari donatur dalam dan luar negeri, atau lebih dikenal dengan istilah on budget untuk dana yang dikelola oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR Nad-Nias) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan off budget untuk dana yang dikelola oleh lembaga Internasional (NGO Internasional).
     Pada akhirnya, politik bantuan yang diberikan kepada masyarakat Aceh baik berupa dana on budget dan off budget inilah yang akan dipraktekkan untuk menguji segala bentuk formula pembangunan (laboratorium) dan diakhir rekonstruksi akan berlaku Trias politika atau politik balas jasa oleh negara-negara donor yang telah menginvestasikan dananya ke Aceh, sementara dana yang bersifat on budget APBN yang dikelola BRR, akan menimbulkan polemik dan pekerjaan rumah yang baru bagi pemerintah dan rakyat Aceh.

Aceh Tempat Uji Coba
     Modal 70 Triliun menjadi kekuatan besar untuk membuat laboratorium atau tempat uji coba berbagai formula, dan kondisi ini sedang berlangsung di Aceh, mulai dari para ahli sampai kepada orang-orang yang pura-pura ahli menguji coba berbagai jenis formula atas nama kemanusiaan di Aceh, misalkan ; dimulai dari uji coba cash for work, project tataruang yang sangat dipaksakan mengikuti kepentingan investasi pemodal, project sertifikasi tanah yang merupakan cikal bakal munculnya pasar tanah, project Demokrasi dan perdamaian.
     Project tataruang merupakan salah satu contoh dari banyaknya project yang cenderung menguntungkan pihak pemodal, pada awal rekonstruksi di wilayah bekas tsunami secara jelas pemerintah melarang masyarakat korban tsunami untuk kembali ke tempat asal mereka  

Komentar ditutup.