Perdagangan Karbon di Hutan Aceh

Oleh Dewa Gumay

PERDAGANGAN Karbon merupakan isu yang cukup hangat di perbincangkan di Aceh, ada pro dan ada kontra. Banyak persepsi dan perbedaan pendapat antara pendukung keduanya. Ada juga berpendapat bahwa perdagangan karbon adalah menjual hutan Aceh. Pertanyaannya, apakah betul perdagangan karbon dapat disamakan dengan menjual hutan Aceh? Agenda apa yang tersembunyi dibalik mekanisme perdagangan karbon?.

Menurut Carbon trade Watch (CTW), yang merupakan bagian dari Amsterdam based Transnational Institute menyebutkan bahwa, Carbon Trade tidak lebih dari mekanisme penebus dosa negara-negara barat yang sudah mengotori udara dunia dengan CO2 (WRM, issues 117 April 2007). Maka, ketika mekanisme karbon trade dipopulerkan, ia tidak lebih dari sebuah mekanisme imprealis atau penjajahan yang memaksa negara-negara berkembang untuk menjaga hutannya. Sementara, kebijakan ini di sorot banyak pihak membuka ruang bagi Multi Nasional Cooperation (MNC) tanpa terikat dengan aturan mekanisme carbon. Sebagai contoh, Negara Amerika Serikat yang menolak menandatangani protokol kyoto untuk mengurangi pembuangan karbonnya. Carbon Trade Watch (CTW) merupakan salah satu dari kelompok yang menolak mekanisme perdagangan karbon.

Selain CTW sebagai kelompok yang menolak mekanisme perdagangan karbon, ada juga kelompok pendukungnya. Kelompok-kelompok organisasi international sebagian besar masuk kedalamnya, argumentasinya sederhana, perdagangan karbon (carbon trade) adalah instrumen untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) melalui mekanisme pasar. Contohnya, negara atau daerah yang mempunyai hak untuk konversi hutan, tapi bila tidak melakukan konversi hutan maka negara industri siap untuk mengganti rugi nilai emisi karbon yang dihindari tersebut. Jadi hutan tetap terlindungi dan nilai karbon yang ada di situ bisa dijual di pasar karbon internasional dengan harga cukup bernilai.

Jika dikaji kembali kedua argumentasi tersebut, mempunyai perbedaan mendasar dalam melihat perdagangan karbon. Kelompok kontra melihat perdagangan karbon melalui teori konspirasi yang diyakininya benar, dengan menggunakan basis analisa attitude atau sikap politik negara-negara maju yang cenderung menerapkan standart ganda dalam implementasi politik luar negerinya dengan kebijakan di dalam negerinya sendiri. Selain itu, ada kecenderungan terlibatnya lembaga-lembaga keuangan dunia yang membonceng kebijakan ini, termasuk persoalan intervensi lembaga keuangan dunia dalam menyetir kebijakan lingkungan yang menguntungkan mekanisme pasar bebas.

Sementara, kelompok pendukung perdagangan karbon cenderung berpandangan taktis, bahwa ada atau tidaknya mekanisme perdagangan karbon hutan tetaplah harus di lestarikan. Jika kemudian ada sebuah mekanisme pendanaan yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian hutan, mengapa tidak dimanfaatkan. Tentunya perdebatan pro dan kontra kebijakan perdagangan karbon tidak tepat berada pada level elite pengambil kebijakan, ataupun pada kelas menengah atas, dan para pekerja, serta pegiat lingkungan, karena mereka bukanlah pelaku dan pemilik tenurial hutan.

Definisi Perdagangan Karbon

Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO2 di atmosfer. Pasar perdagangan karbon terdiri dari para penjual dan pembeli yang mempunyai posisi sejajar dalam peraturan perdagangan yang sudah distandarisasi. Pembeli adalah pemilik industri yang menghasilkan CO2 ke atmosfer dan memiliki ketertarikan atau diwajibkan oleh hukum untuk menyeimbangkan emisi yang mereka keluarkan melalui mekanisme karbon, sedangkan penjual adalah pemilik yang mengelola hutan atau lahan pertanian bisa melakukan penjualan karbonnya berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan di hutan mereka. Atau bisa juga pengelola industri yang mengurangi emisi karbon mereka dengan menjualnya kepada emitor.

Jadi, perdagangan karbon yang dimaksud tidak sama dengan menjual wilayah hutan Aceh kepada pembeli karbon. Perdagangan karbon adalah mekanisme pendanaan yang di berikan oleh negara-negara maju kepada negara yang melestarikan hutannya atau negara yang memberikan jasa lingkungan dengan menjaga hutannya melalui sebuah mekanisme yang telah di atur. Dalam kesepakatan Protokol Kyoto yang dimaksud dengan negara-negara pembeli karbon adalah negara-negara yang masuk kedalam Annex 1 atau negara maju yang memiliki industri besar yang menghasilkan emisi dalam skala besar, sementara hutannya telah habis. Sedangkan yang dimaksud penjual karbon adalah negara-negara yang masih memiliki tutupan hutan atau negara ketiga yang berkomitmen untuk mempertahankan tutupan hutannya dari ancaman konversi.

Saat ini mekanisme yang digunakan adalah mekanisme CDM (Clean Development Mecanism) atau Mekanisme Pembangunan Bersih yang merupakan product dari kesepakatan Kyoto tahun 1997. Sedangkan untuk mekanisme Non-Kyoto antara lain; Bio-Carbon Fund, Community Development Carbon Fund, Special Climate Change Fund, Adaptation Fund, Prototype Carbon Fund, CERUPT, GEF, Private Carbon Fund. Secara prinsip program-program tersebut digunakan untuk mencegah deforestrasi lahan yang menyebabkan lepasnya carbon di atmosfer. Untuk mekanisme non-kyoto atau dikenal dengan pasar sukarela carbon baru dapat diakses pasca berakhirnya kesepakatan Protokol Kyoto atau setelah tahun 2012, sehingga dapat disimpulkan bahwa, masuknya berbagai dana karbon non-kyoto kepada negara ketiga atau negara berkembang, termasuk Indonesia merupakan sebatas isu dan wacana. Sedangkan mekanisme CDM hanya dapat diakses oleh corporasi atau industri yang bersedia menurunkan emisinya.

Carbon Hutan Aceh

Aceh dan Papua mempunyai tutupan hutan yang cukup lebat dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Fakta ini menyebabkan Aceh dan Papua masuk kedalam skenario perdagangan karbon versi Pemerintah Pusat. Ada dua skenario yang didorong untuk mendapatkan dana carbon, pertama, mendorong wilayah dengan tutupan hutan lebat untuk dipertahankan, kedua, mendorong wilayah yang telah gundul untuk ditanami kembali.

Dalam kasus Aceh yang masih memiliki tutupan hutan yang cukup baik, akan sangat menarik bagi pembeli karbon, karena sangat memungkinkan untuk diberikan pendanaan agar tutupan hutan yang diclaim kepasar karbon dapat terus dipertahankan. Hutan Aceh dan Papua, merupakan bidikan investor yang paling menarik, tergantung kesepakatan Pemerintahan Aceh hutan bagian mana yang akan diajukan untuk menerima dana karbon.

Mekanisme perdagangan karbon untuk hutan Aceh, tentunya tidak segampang yang kita pikirkan, ada banyak kendala, selain menunggu berakhirnya kesepakatan Protokol Kyoto pada 2012, dan mekanismenya sendiri yang belum diatur secara detail, kendala lainnya justru berasal dari internal Pemerintah dan rakyat Aceh sendiri. Pertanyaannya, Apakah kita mau menerima mekanisme perdagangan karbon untuk mendapatkan pendanaan sebagai kompensasi menjaga hutan? Berapa besar persentase pembagian antara Pemerintah Pusat dan Aceh? Sejauh mana pendanaan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan? Penting untuk memperjelas dan mempertegas posisi Aceh dalam mekanisme perdagangan karbon. Jika tidak, akan muncul tuduhan-tuduhan sepihak tentang siapa yang menikmati kue perdagangan karbon, padahal mekanisme perdagangan karbon sendiri belum jelas dan belum diterapkan pada wilayah hutan. []

About these ads

18 responses to “Perdagangan Karbon di Hutan Aceh

  1. huhhhh …. hutan .. .. karbon , nasipmu seperti lagu rhoma irama :

    gali gali gali lobang
    gali lobang tutup lobang
    yang ada ozon semakin berlubang …

    saleum

  2. hahaha …
    ternyata bang Rhoma cukup jeli dalam meng-create lagu. buktinya hari ini, lagu bang Rhoma menjadi kontekstual dalam melihat fenomena lingkungan.

    ::goemay::

  3. Carbon?????
    Opini yang banyak di dengungkan terutama pasca Pertemuan Bali akhir tahun yang lalu….
    Satu hal yang masih samar (minimal bagi saya yg awam ini), sampai sekarang belum jelas siapa sebetulnya yang pegang scenario’
    - kita negara berkembang yang kebetulan jumlah hutannya masih tersisa.
    - para negara maju yang nggak mau menurunkan tingkat emisinya karena dipastikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara mereka.
    - atau para broker yang melihat peluang bisnis dari pertukaran nilai karbon ini….

    dan bagi Indonesia??????
    dimana posisi tawarmu??????

  4. Salam Bang Redo,

    Dalam perdagangan karbon, tentunya “Climate Justice” tetap harus menjadi posisi tawar negara berkembang. Jika negara berkembang berupaya melindungi hutan tersisa, maka negara maju juga harus menurunkan tingkat emisinya.

    Soal skenario siapa yang sedang bermain dalam perdagangan karbon, aku cenderung melihat upaya broker untuk membuat satu rantai, agar para broker juga terlibat dalam skenario ini. Tetapi, mungkin harus di definisikan kembali, Siapa saja yang dimaksud broker dalam perdagangan karbon, karena menurutku, DEPHUT sebenarnya juga bagian dari broker, karena mendapat fee dari transaksi perdagangan karbon, walaupun dengan argumentasi bahwa mereka pemegang regulasi atau rule of the forest di Indonesia.

    demikian, kapan ke Aceh lagi?

  5. pelangi jingga

    Maaf kalo saya agak skeptis (boleh dong sedikit sinis) dengan ‘paket keuntungan’ yang ditawarkan lewat perdagangan karbon. Ya, jargon yang dibawa memang populis banget, misalnya untuk tujuan pemberdayaan masyarakat dan menjaga kelestarian ekologi, bungkusnya.
    Seperti jargon reforestasi, anti deforestasi & pengelolaan hutan berkelanjutan yang sempat aku baca di draft agreement antara Pemerintah NAD dengan Carbon Conservation Juni 2008 (aku kutip berikut mohon dibetulkan kalo salah), yang tujuannya antara lain membantu pendanaan untuk menjaga ketersediaan hutan basah (rainforest), membantu Pemprov NAD utk mengurangi kemiskinan & mempromosikan biodiversitas, termasuk didalamnya adalah pendidikan & pelatihan untuk komunitas di sekitar lokasi proyek dan membantu mereka untuk membangun mata pencaharian berbasis non-kayu.

    Sebelum komentar soal itu, ibarat kencing dan membasuh di halaman tetangga, perdagangan karbon bagiku memberi ruang bagi negara industrialis untuk ‘melepaskan’ tanggung jawab mereka untuk mengurangi emisi karbonnya dan meminta kita (sebagai bagian dari least developed country) untuk mengontrol emisi karbon kita dengan menjaga hutan-hutan kita. Tanggung jawab untuk menstabilkan konsentrasi karbon di atmosfer adalah tanggung jawab semua, ya. Tapi porsi tanggung jawab terbesar harus dipikul oleh negara industri yang telah sejak lama terus menyumpal karbon ke angkasa. Mereka terus memproduksi karbon dan sedikit sekali melakukan upaya untuk mengurangi laju emisi karbonnya. Alih-alih untuk memenuhi mandat konferensi Bali, misalnya, mereka lebih sibuk cari cara untuk lari dari tanggung jawab, dengan alasan menghindarkan high economic cost pembangunan infrastruktur akibat switching technology sebagai mekanisme adaptif pengurangan emisi karbon. Jual beli karbon, memang negara pembeli masih belum terlihat, tapi broker-broker sudah bekerja dan memanfaatkan semua pluang (apalagi otonomi memberi ruang yang besar untuk itu). Jadi, jangan bilang itu masih wacana, karena sudah ada perjanjian hitam di atas putih, jual beli karbon di hutan Ulumasen (gak heran juga brokernya dari Australia, karena memang mereka bagian dari ‘si busuk’ yang menolak mengurangi –bahkan malah menaikkan– emisi karbonnya).
    Mereka masih meneruskan pola eksploitasi sumber daya alam (dan menjarah kekayaan alam kita), terus memproduksi karbon, tapi kita yang diminta ‘diet karbon’. Lucu. Padahal alasan yang sesungguhnya, ya mereka gak rela aja kehilangan privilege sebagai penjajah untuk menjarah kekayaan alam daerah jajahannya. Mereka yang kentut secara bebas, kita yang disuruh jaga makanan biar kalo kentut gak lebih busuk, atau kalo bisa kita jangan ikut-ikutan kentut!

    Anehnya, saya kemarin baca dari sebuah situs yang mempublikasikan betapa baik dan menguntungkannya perdagangan karbon untuk menjaga hutan dan memperbaiki hajat hidup rakyat disekitar hutan. Soal menjaga keseimbangan ekosistem itu tanggung jawab semua memang, pemberdayaan masy tanggung jawab negara. Tapi jangan lantas pake ‘duit haram’ dong untuk membangun, masih banyak sumber lain yang bisa digunakan. Kayak Aceh ini miskin aja, padahal semua ada. Duit ‘bencana’ pun masih bisa digunakan untuk membangun Aceh dan bahkan secara ABPD berlipat dibanding propinsi laen. Kalo mo maen kasar dikit, palakin aja tuh para negara industrialis yang mengeksploitasi SDA kita, sebagai bagian dari tanggung jawab social justice & climate justice. Exxon, Mobil Oil, Freeport, BP, dll. :)

    Saleum,
    PJ

  6. Terima kasih atas komentarnya,
    baru kali ini yang comment di blog-ku begitu panjang, dan penuh dengan skeptis dan makian. hahaha …

    Pelangi Jingga, aku sepakat semua dengan uraian-mu soal “Climate Justice”, soal Double Standart Negara-Negara Maju yang tidak berkeadilan terhadap negara-negara ketiga, dan soal ketidak adilan yang terjadi di Republik ini.

    Jadi, apa aksi-nya sekarang? Apakah cukup dengan ngedumel dan menceritakan berbagai teori konspirasi alias teori menuduh yang tidak bisa dibuktikan, berargumentasi tanpa data riset. Itulah celakanya kita, melawan dengan menggunakan data menuduh.

    Soal Wacana Carbon Trade pada sektor REDD, faktanya demikian, karena “Road Map Bali” mengatakan demikian, sesudah berakhirnya “Kyoto Protokol” baru akan dilaksanakan. Sekali lagi, Carbon Trade di sektor REDD, kalau Carbon Trade berbasis CDN, ya dari dulu memang sudah jalan, sejak Protokol Kyoto di buat.

    Soal Fee atau “palak” dalam bahasa-mu, itu bagian dari kebijakan negara toh, tapi tak segampang seperti bahasa-mu itu.

    terima kasih,

  7. dari pada tidak berbuat apa-apa untuk mengurangi / mengikat karbon, yah…. lebih baik dan tidak ada salahnya kita menanam, sambil menyerukan kepada semua negara untuk juga menanam dan juga upaya-upaya lainnya dengan tujuan tersebut.

  8. Mimpi yang sempurna Klara,…

    yang pasti fee karbon tetap dapat oleh para broker ( siapa aja…), rakyat pinggir hutan tetap miskin dan tidak terberdayakan, Hutan ya terus dibabat,…

    Alhasil Uang Emisi karbon di dapat ( cuma sayang hanya dinikmati oleh sebagian department, organisai atawa perorangan saja), dan kayu terus juga di tebang,…Siapa berani larang,…! masyarakat pinggir hutan ya makan APAM*

    dedy

    *APAM=makanan dari tepung beras saat ada yg meninggal.

  9. Saleum-

    Apakah ketimpangan itu akan terus menukik hingga ke dalam Bumi paling dasar. Apakah setelah itu, korban ketimpangan masih tetap diam, takut, dan sembunyi. Padahal, diam sama dengan Mati, melawan setidaknya memberikan dua pilihan.

    Tunduk tertindas atau bangkit melawan
    Karena diam adalah Pengkhianatan.

  10. Saya Sepakat dengan Pak Gumay ‘tunduk tertindas atau bangkit melawan’ krn diam adalah pengkhianatan,…

    berterimaksih sekali kpd pak gumay yg tlah membuka blog ini uk umum, sehingga paling tidak kita bisa celoteh banyak hal, krn hal demikian juga bagian dari perlawanan,…

    satu hal lagi, menurut saya kita ini bahagian dari korban ketimpangan ,…kita buka bahagian terpisah dari yg lain (yg termarginalkan). bedanya kita pekerja lingkungan mereka korban lingkungan,…he he.

    pak Gumay kiranya kita memang hrs keluar dari persembunyian,…

    Salam
    dedy

  11. Perdagaga karon = perdagangan semu?

    Tidak usah berpikir terlau luas dalam skala globa. Mari tinjau dalam lingkup satu pulau saja. Katakanlah Pulau Weh di ujung Aceh. Misalkan pulau Weh dibagi dua: Barat dan Timur. Bagian Barat (BB) mengkonversi tutupan hutan sebagai lahan untuk memproduksi berbagai produk(zona industri).

    Bagian Timur (BT) tidak boleh mengkoversi hutan (tetap sebagai kawasan hutan). Dengan melakukan usaha industri, BB mendapat keuntungan bersih langsung (direct benefit) sebesar Rp.1000/thun. (langsung masuk kantong BB.

    Dengan konservasi, BT mendapat keuntungan bersih tidak langsung (indirect benefit) Rp1000.000/thun (hanya diatas kertas. Nilai indirect benefit ini jauh lebih besar, bisa 1000 – 5000 x, sesuai dengan metode penghitungannya yang serba terestimasi untuk meg-uang-kan nilai air, udara bersih, dampak pemaaan global, dan dampak2 negative lainnya) plus keutungan langsung Rp 100/tahun.

    Dengan ‘semangat’ konservasi global (tingkat pulau aja..), BB berseda memberikan 10% (proporsi ini udah besar banget…. dan perlu dikurangi sebesar 10% biaya administrasi berdasarkan skema perjanjian) keuntungannya kepada BT sehingga pendapaan BB menjadi Rp 900/thn, BT menjadi 100+100+1000.000. (ingat…yg sejuta cuma diatas kertas lho…).

    Pendapatan di bagian timur (BT), karena ga bisa dikantongi, otomatis akan terbagi dua. 500 ribu buat BT (si pemilik asli), 500 ribu buat BB. Sampai di sini, nilai pendapatan masing2 adalah: BB=900+500 ribu, BT=200+500 ribu.

    Setahun kemudian, terjadi inflasi, katakanlah 5%, BB ‘terpaksa’ menaikkan harga produknya (katakanlah 5% juga) sehingga pendapatan BB menjadi Rp Rp1050/thn. Dikurangi 100 untuk dana konservasi di BT, pendapatan BB menjadi Rp 950+500000, BT menjadi 205+500000.

    Tiga tahun kemudian trjadi inflasi 5%, produk naik 5%, pendapatan BB=1050+52+500000. Kurangi 100 buat konservasi di BT sehingga profit BB menjadi 1002+500000. Profit BT = 205+500000. Waktu telah berjalan empat tahun. Pendapatan langsung BB naik dari 900 ke 1002 (ada selisih 102). Pendapatan langsung BT (termasuk ‘sumbangan’ konservasi) naik dari 200 menjadi 205 (ada peningkatan 5).

    Dengan formula (1+r) pangkat t, dalam 5 tahun berikutnya peningkatn pendapatan BB akan jauh lebih tinggi (bukan sekedar meningkat sebesar 102). Ini artinya, “yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin BT”. Trus…. apa yang diperdagangkan??!!

  12. Saleum,

    Deskripsi yang cerdas Bung Zul,

    Mungkin akan lebih dipahami, jika disederhanakan seperti ini, Negara maju tetap melakukan aktivitas industrinya, sehingga tetap menghasilkan keuntungan berlipat.

    Sementara negara ketiga, yang mempunyai hutan, dan mengikat diri kedalam perjanjian karbon, justru hanya akan mendapat penghasilan tetap, karena tidak dikonversi dan dibudidayakan.

    Sekarang saya mencoba membalik logika itu, dengan pertanyaan sederhana untuk contoh kasus di Indonesia:
    Apakah jika hutan dikelola, dengan model HPH, Sawit, IPK, dll.- bisa mendatangkan keuntungan berlipat, untuk rakyat-nya? Dimana itu jika ada?.

    Kesimpulan sementara saya:
    Semua product, model, dan konsep yang lahir dari rahim Bank Dunia (IFC), apapun itu, apakah “Konservasi Hutan” atau “Bisnis hasil Hutan”. Semuanya sama, melahirkan kemiskinan? dan menyuburkan Korupsi pada birokrasi.

    Sekali lagi, saya sepakat dengan deskripsi yang Bung Zul sebutkan.

    Saleum,

    Dewa Gumay

  13. Saleum Bung Gumay

    “Apakah jika hutan dikelola, dengan model HPH, Sawit, IPK, dll.- bisa mendatangkan keuntungan berlipat, untuk rakyat-nya? Dimana itu jika ada?”

    Sebuah kritik yang perlu dibahas dalam tataran ‘policy’ dan multi konsep.

    Bagi saya pribadi, itu bisa. Masalahnya, landasan pendekatan apa yang akan dipakai sebagai dasar kebijakan?? Ini yang perlu dipikirkan lebih lanjut oleh ‘pengmbil keputusan politik’.

    Kembali ke point diskusi kita, HPH, Sawit, IPK, semuanya bisa mndatangakan keuntungan berlkipat bagi rakyat. Asalkan ada mekanisme yang mendukung untuk itu, seperti pemberian ‘hak’ kepada ‘lembaga’ masyarakat untuk membangun dan menjalanakan usaha bisnis seperti yang dilakukan oleh perusahaan bisnis. Tapi ini memerlukan pembinaan kelembagaan masyarakat yang tersruktur dan bekesinambungan. Perlu peraturan perundangan yang ketat dan jelas. Dalam kasus Aceh, DPRA dapt membuat Raqan yang memberi peluang bagi masyarakat setempat (sekitar hutan) utk mnjalankan bisnis ini.

    Namun, ekstraksi hutan maupun konversi lahan tdak dapat hanya dinilai dari nilai ‘produksi ekonomi kotor’ (GDP) yang selama ini dipakai sebagai indikator kemajuan ekonomi suatu daerah/negara.

    GDP hanya menghitung besar uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan ekonomi, sementara DAMPAK dari aktivitas ekonomi tidak dihitung. Misalnya, nilai harga kayu gelondongan $X, sedangkan biaya untuk melakukan konservasi tanah, penjernihan air dan perlindungan satwa tidak pernah dihitung.

    Alternativenya, GDP perlu diganti dengan Genuine Product Indicators (GPI). GPI ini dikembangkan berdasarkan konsep GDP. GPI juga memakai dasar perhitungan GDP. Perhitungan GPI ini memang lebih rumit dan perlu penetapan indicator yang ketat. Metode ini sudah dipakai di Canada, beberapa Negara Eropa dan sebagian state di Australia.

    Untuk mengestraksi hutan ataupun konversi sebagai sawit, perlu peran pemerintah untuk menyusun standard penilaian yang terpadu (bukan hanya dari tinjauan kehutanan) tentang mana yang lebih menguntungkan, menyusun teknik operasional kelembagaan, dan monitoringnya.

    Intinya… Kembali pada kemauan elite dan tuntutan rakyat. Kerjasamalah….

  14. ada salah tulis ttg komen di atas. GPI = Genuine Progress Indicator. Bukan Genuine Product Indicator

  15. wanto Robusta

    perdebatab tentang pasar karbon masih panjang. masih menyisakan banyak ruang untuk kita–indonesia–melakukan negosiasi. setuju atau tidak tentang pasar karbon ini, yang pasti tanggung jawab menjaga lingkungan itu WAJIB. mekanisme pemerintah selama ini udah ‘gagal’ karena kerusakan hutan masih saja berjalan. pasar karbon menawarkan mekanisme CDM, kenapa gak? gak ada pasar karbon-pun kita tetap harus jaga hutan kita. kenapa kemudian kita menjaga hutan, dan dikasih uang kok nolak??? ingat, masih banyak ruang yang menyisakan arena negosiasi. sekarang pertanyaannya adalah, elit mampu gak negosiasi?????

  16. budi anjasmara

    kita diibaratkan suatu koloni yang dianugerahi dengan banyak kelebihan, bahan galian, laut, budaya, hutan. tapi sampai saat ini kita (masyarakat luas) belum bisa dapat menikmati anugrah yang maha hebat itu, kalaupun bisa hanya sebagian orang saja yang dapat melihat peluang besar itu. kenapa masyarakat yang bersinggungan, bahkan hidup ditengah anugerah yang besar itu tidak dapat mengecap bahkan bermimpipun tentang keinginan untuk menikmati anugerah itu tidak pernah dan sekarang mungkin mulai timbul rasa pesimis, seperti kata orang tua kita dulu ketika kita ingin jalan-jalan ke planet pluto, orang tua kita berkata, “nak, itu mimpi, tidak usah berfikiran yang aneh-aneh, sudah pergi tidur sana, besok kamu harus ke ladang bantu bapak, panen kacang”.

    Anugerah yang besar tersebut seharusnya dapat dinikmati oleh semua kalangan ramai. bahkan kalau boleh (kalau boleh ya?) kita berkomentar, “kita yang punya hutan, ya terserah kita dong mau kita apakan hutan itu, mau kita tebang habis atau kita jaga, ya terserah kita”. kalau negara lain yang tidak punya hutan harus memberi kontribusi dong buat kita. atau dengan sedikit ancaman, kami akan membabat habis hutan kami, karena kami akan mengabil kayu, bahan galian didalam hutan kami. kalian (negara lain) mau apa, hayo?!.

  17. Sungguh menarik tulisan ini dan berikut comment2 nya yang SUPERB… brilliant.. sungguh membantu saya dalam penulisan skripsi saya.. Saya yang masih sangat awam ini ingin bertanya “Apa keuntungan yang akan didapatkan oleh penduduk/ community dr carbon trading ini karena seperti nya hanya yang berseragam yg akan mendapatkan hasilnya”, trus tentang green GDP juga.. btw, ada yang bisa bantu Merlin gimana ya contoh laporan dari Carbon Accounting not Carbon Trading… kadang saya bingung, dr segi mana itu termasuk kedalam disiplin Akuntansi nya ya?

    mohon maaf, maklum masih sangat awam

  18. hmmm …
    ga peduli siapa dibalik semua ini, skenario2 apa yg udah di rancang …
    positif thinking aja …
    kalo Indonesia ga rugi ,,, ya udah ikutin aja … apa salahnya sih ngejaga hutan…. dibayarin pula … simple nya sih gitu …
    yaaa, sebenernya kan, mau ada perdagangan ini atau ga, hutan tetep harus dijaga …
    berbuatlah sebaik2nya, berpikirlah sebaik2nya …
    jng punya prasangka2 dulu sebelum bertindak ..
    Alam punya caranya sendiri untuk menunjukkan dirinya pada pihak yg sengaja merugikan …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s